Marak Aksi Protes Jalan Rusak, Anggota DPRD Jabar Sebut Pemda KBB Tak Kreatif

BANDUNG BARAT, iNews.id - Marak aksi protes jalan rusak dilakukan masyarakat Kabupaten Bandung Barat (KBB). Beberapa waktu lalu, warga Desa Mekarjaya dan Tanjungjaya, di Kecamatan Cihampelas, KBB melakukan protes dengan cara menanam pohon di jalan rusak mengancam tidak menggunakan hak pilih alias golput pada Pilkada 2024.

Anggota DPRD Provinsi Jabar dari daerah pemilihan (Dapil) KBB Edi Rusyandi mengatakan, aksi protes itu merupakan ekspresi kekecewaan yang wajar diungkapkan warga. Itu wujuh kekecewaan warga atas infrastruktur jalan yang rusak parah. 

Baca Juga

Bukan Hanya Menyiksa, Majikan Kejam di Ngamprah KBB juga Tak Bayar Penuh Gaji ART asal Garut

Terlebih sudah 12 tahun jalan berstat milik Pemda KBB tidak pernah tersentuh perbaikan. "Aksi tanam pohon di jalan rusak dan ancaman golput di Pilkada KBB oleh warga di dua desa itu wajar, karena pastinya mereka merasa kecewa karena jalan di wilayah mereka rusak parah dan tidak ada perhatian dari Pemda KBB," kata Edi Rusyandi, Sabtu (29/10/2022).

Edi Rusyandi menilai, aksi radikal itu dilakukan agar Pemda KBB sadar bahwa ada masyarakat yang merindukan jalan leucir (mulus). Sebab dari informasi yang diterimanya, upaya normatif dan formal yang dilakukan warga termasuk pihak desa yang meminta agar jalan itu segera diperbaiki tidak pernah digubris Pemda KBB.

Baca Juga

Sonya Fatmala Apresiasi Polisi dan Warga Cilame KBB Cepat Ungkap Kasus ART Disiksa Majikan

"Itu cara berekspresi warga agar didengar oleh Pemda KBB, terkadang memang harus seperti itu, makanya saya mendukung sikap masyarakat Mekarjaya dan Tanjungjaya," ujarnya. 

Baca Juga

ART asal Garut yang Disiksa Majikan di Ngamprah KBB Tak Lapor karena Diancam

Politisi Partai Golkar ini menuturkan, munculnya riak-riak seperti itu menunjukkan Pemda KBB lamban dan kurang responsif terhadap aspirasi warga. Pemerintah daerah juga dianggap tidak memiliki skala prioritas dalam menyusun perbaikan infrastruktur jalan mana yang harus diperbaiki lebih dulu.

Sebagai annggota DPRD dari dapil KBB, Edi Rusyandi memiliki pengalaman bagaimana rumit dan berbelit-belitnya proses birokrasi di Pemda KBB ketika akan mengawal program aspirasi warga KBB ke Pemprov Jabar. Akibatnya sudah dua tahun dirinya gagal mengawal aspirasi warga KBB yang ditampung dari kegiatan reses untuk perbaikan infrastuktur. 

Baca Juga

ART asal Garut Korban Penyiksaan Pasutri di Ngaprah KBB Trauma Berat

Kegagalan itu disebabkan kendala tidak adanya rekomendasi dari Pemda KBB. Bahkan di tahun 2021 dirinya tidak mendapat rekomendasi selembar pun, sedangkan tahun 2022 ada rekomendasi tapi usulannya tidak lengkap sehingga program ditolak oleh Pemprov Jabar.

Baca Juga

Polisi Dalami Motif Majikan di Ngamprah KBB Sekap dan Siksa ART asal Garut

"Saya sudah komunikasi dengan baik baik ke Pemda KBB, baik ke Plt Bupati maupun pejabat dinas terkait. Ketika saya konfirmasi ulang malah saling lempar antar dinas terkait, padahal pengajuan sudah normatif dan dirinya berihtiar membantu karena berasal dari KBB," tutur Edi Rusyandi.

Edi Rusyandi menilai, Pemda KBB juga tidak kreatif dan miskin inisiatif untuk mencari potensi anggaran pembangunan. Mereka hanya fokus pada penggalian dana dari APBD. Padahal ada potensi bantuan dari APBD Provinsi Jabar dan APBN. 

"Sekarang kan ngeluhnya anggaran defisit. Coba nyari ke pemprov atau ke pusat, saya yakin dewan provinsi atau DPR RI yang dari Dapil KBB pasti akan bantu," kata Wakil Ketua Gerakan Pemuda Ansor Jawa Barat ini.

Editor: Agus Warsudi