Laporan Dugaan Korupsi ke KPK, Dikhawatirkan Kepercayaan Masyarakat KBB Turun 

BANDUNG BARAT, iNews.id - Sejumlah elemen masyarakat di Kabupaten Bandung Barat (KBB) secara bergantian melaporkan dugaan praktik transaksional dan korupsi, kolusi, nepotisme, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu dikhawatirkan akan menurunkan kepercayaan publik terhadap Pemda KBB.

Tercatat ada tiga elemen yang berbeda yang mengatasnamakam aktivis, masyatakat, dan tokoh pendiri KBB yang telah melaporkan soal rotasi mutasi yang dilakukan oleh Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan. 

Baca Juga

Pemkot Bandung Pastikan PPDB di Sekolah Negeri Masih Gunakan 4 Jalur

Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Arlan Siddha menilai, tuduhan yang dilayangkan terhadap Bupati KBB Hengki Kurniawan terkait dugaan praktik transaksional dalam rotasi mutasi jabatan harus di buktikan KPK. Hal tersebut untuk menghindari polemik dan turunnya kepercayaan publik ke pemerintah daerah.

"KPK harus menindaklanjuti laporan tersebut. Jika tidak terbukti berarti kinerja Hengki baik adanya. Namun kalau terbukti salah hal tersebut bisa menjadi preseden buruk bagi Pemda KBB," ucapnya, Jumat (26/5/2023).

Baca Juga

38.979 Pencari Kerja Serbu Purwakarta Job Fair, Pelamar Tak Tertampung

Menurutnya, adanya laporan masyarakat ke KPK merupakan hak masyarakat, yang bisa saja melihat adanya ketidakberesan dalam kebijakan di Pemda KBB. Jika ini dibiarkan berlarut-larut tentunya akan mencoreng nama baik Pemda KBB dan kinerja ASN di internal Pemda juga akan merasa tidak nyaman.

Lebih jauhnya, lanjut Arlan, yang menjadi kekhawatiran buntut dari adanya pelaporan dugaan Tipikor ini adalah, akan semakin menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemda KBB yang saat ini dinakhodai oleh Hengki Kurniawan. Apalagi dia sebentar lagi akan meninggalkan masa jabatannya yang telah selesai. 

Baca Juga

Telantar 13 Tahun di Kalbar, TKW asal Purwakarta Dipulangkan dengan Kondisi Syok

"Khawatirnya imbas pelaporan ini justru membuat polemik di masyarakat. Tapi yang penting, Pemda KBB harus tetap memberikan pelayanan ke masyarakat, tanpa harus jauh memikirkan pelaporan yang terjadi," akatanya. 

Seperti diketahui Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan KBB (P4KBB) melaporkan sejumlah permasalahan dan dugaan praktik KKN yang terjadi di Pemda KBB ke KPK, Rabu (24/5/2023). Khususnya dalam dugaan adanya praktik jual beli jabatan dalam rotasi mutasi pejabat yang telah menjadi perhatian masyarakat KBB. 

Editor: Asep Supiandi