Kritik Monumen Perjuangan Covid-19, Aliansi Nano Jabar: Stop Politisasi Pandemi

BANDUNG, iNews.id - Kebijakan Gubernur Jabar Ridwan Kamil membangun monuman Perjuangan Covid-19 dikritik oleh Aliansi Nano Jabar. Mereka menilai lebih baik Gubernur Ridwan Kamil lebih mengutamakan insentif dan kepedulian nyata kepada keluarga tenaga kesehatan (nakes) korban Covid-19 daripada membangun monumen.

Aliansi Nano Jabar merupakan gabungan sejumlah aktivis yang memiliki kepedulian terhadap Provinsi Jawa Barat. Sebut saja di antaranya, Herry Mos, Maman Abdurrahman, M Ari Mulia, Dedy Hermansyah, Dwi Subawanto, dan Kurnia D Kusumah.

Baca Juga

6 Oknum POM TNI AL Terdakwa Pembunuhan di Purwakarta Dituntut 10 Tahun Penjara

Mereka meminta Ridwan Kamil lebih fokus mengatasi pandemi Covid-19 dengan langkah nyata guna mengantisipasi gelombang ketiga yang masih mengancam, daripada sibuk dengan monumen.

"Lebih baik berikan insentif kepada nakes dan santunan kepada anak-anak yatim piatu akibat pandemi Covid-19," kata Herry Mos selaku Ketua Presidium Aliansi Nano Jabar, saat konferensi pers di kawasan Kosambi, Kota Bandung, Jumat (22/10/2021). 

Baca Juga

Pembunuhan Ibu-Anak di Subang 2 Bulan Belum Juga Terungkap, Yoris dan Dani Tertekan

Herry Mos mengatakan, kritik yang disampaikan Aliansi Nano Jabar ini, bukan untuk mengganjal Ridwan Kamil yang digadang-gadang akan maju di Pilpres 2024. "Kritik ini murni disampaikan sebagai bentuk keprihatinan terhadap kebijakan Gubernur," ujar Herry Mos.

Baca Juga

Ini Penjelasan BMKG soal Pesawat Berputar-putar di Langit Bandung  

"Berdasarkan penelusuran tim Aliansi Nano Jabar, terungkap proyek revitalisasi di kawasan Lapangan Gasibu telah berlangsung sejak 2015 di masa pemerintahan Gubernur Jawa Barat Anmad Heryawan. Kawasan Gasibu dalam hal ini meliputi Lapangan Gasibu dan Monumen Perjuangan (Monju) Rakyat Jawa Barat," tuturnya. 

Herry Mos mengatakan, pengorbanan para nakes Jawa Barat patut dikenang dan diabadikan di lokasi yang selama ini menjadi medan juang mereka, yakni gedung-gedung rumah sakit dan tempat-tempat pelaksanaan isolasi, seperti di Diklat BPSDM Provinsi Jawa Barat di Cipageran, Cimahi yang menjadi tempat isolasi para penderita Covid-19. 

Baca Juga

Kasus Pembunuhan Ibu-Anak di Subang, Ini Detail Hasil Pemeriksaan ke-14 Kali Yosef 

Kepedulian yang tulus Gubernur terhadap nasib nakes yang berjibaku menolong korban Covid-19, kata Herry Mos, masih dipertanyakan dengan terjadinya keterlambatan pembayaran insentif pada 2020 dan 2021. "Dengan demikian kami menilai, peresmian Monumen Perjuangan Covid-19 hanyalah basa-basi tanpa dilandasi pertanggungjawaban moral," ucap Herry. 

Baca Juga

Cuaca Buruk, Pesawat Citilink Berputar-putar di Atas Bandung Nyaris Tak Mendarat

Apalagi hingga hari ini, ujarnya, perjuangan para nakes mengatasi wabah Covid masih berlangsung dan belum ada pernyataan resmi dari yang berwenang bahwa wabah Covid-19 telah berakhir.

"Karena itu, pendirian monumen merupakan tindakan terburu-buru alias prematur dan tidak beralasan. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka peresmian Monumen Perjuangan Covid-19, kami tolak," ujar Herry Mos.

Sementara itu, Maman Abdurrahman, inti dari kritik ini adalah, pemerintah telah mengumumkan Indonesia masih dalam keadaan darurat pandemi Covid-19. Bahkan ada ancaman gelombang ketiga. 

Artinya, peresmian monuman ini, kata Maman Abdurrahman, terlalu prematur. Idealnya kan monumen itu, dibangun atau dibuat, kalau sudah selesai semua.

"Karena itu, kami bermohon dan berharap kepada Presiden Jokowi (Joko Widodo), untuk tidak hadir dan mau meresmikan. (Lebih baik) menunda," kata Maman Abdurrahman.

Selain menolak Monumen Perjuangan Covid-19, Aliansi Nanon Jabar menyatakan sikap: 

1. Mendesak Gubernur Ridwan Kamil untuk lebih mengutamakan insentif nakes dan kepedulian yang lebih nyata kepada keluarga korban Covid-19 dengan memberikan santunan kepada anak-anak yatim piatu akibat wabah Covid-19. 

2. Agar DPRD Provinsi Jabar mengevaluasi pengangggaran revitalisasi kawasan gasibu dan menelisik kemungkinan adanya duplikasi anggaran dalam proyek tersebut, serta melakukan dengan pendapat publik terhadap pendirian monument Covid-19 serta mengevaluasi seluruh rangkaian tindakan dan kebyakan gubemur jabar dalam penanganan pandemic Covid-19. 

3. Agar DPRD Provinsi Jabar berkordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi vertical pemenntahan manakala ditemukan pelanggaran atas kebijakan Guburnur Jawa Barat Ridwan Kamil. 

4. Meminta KPK untuk bertindak proaktif menyelidiki kemungkinan terjadi tindak pidana korupsi dalam kegiatan Rehabilitasi Kawasan Gasibu yang dilanjutkan dengan pembangunan Monumen Perjuangan Covid-19 serta berupaya Mencegah terjadinya korupsi sehingga Provinsi Jawa Barat tidak terjerumus lebih jauh dalam prestasi terkorup. 

Diketahui, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo menjadikan Menara Gasibu sebagai monumen perjuangan Covid-19. Menara setinggi 17 meter ini sebelumnya merupakan program revitalisasi Gasibu dan selesai sebelum pandemi Covid-19. 

Monumen itu, kata Kang Emil, sapaan Gubernur Jabar, dipersembahkan sebagai bentuk penghormatan kepada para tenaga kesehatan yang gugur saat menangani pandemi Covid-19. "Rencananya monumen ini diusulkan agar dapat diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 10 November 2021 mendatang bertepatan dengan hari Pahlawan Nasional," ujar Kang Emil.

Editor: Agus Warsudi