Habib Bahar Anggap Dakwaan Jaksa Mengada-ada dan Kental Muatan Politis

Ceramah Habib Bahar Disebut Berisi Hoaks dan Bertentangan dengan Fatwa MUI

Beberapa pasal yang digunakan oleh JPU, yakni Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan 15 UU RI nomor 1 tahun 1946 serta Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang ITE Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menurut Ichwan, PN Bandung tidak kompeten mengadili perkara yang menjerat pendiri dan pengasuh Ponpes Tajul Allawiyin, Kemang, Bogor itu. Sebab, locus delicti atau lokasi kejadian berada di Kabupaten Bandung, bukan Kota Bandung.

Kata Jaksa Ini Tujuan Habib Bahar Sampaikan Ceramah Berisi Hoaks di Bandung

Sehingga, ujar Ichwan, pengadilan yang berwenang mengadili Bahar seharusnya PN Bale Bandung. "Maka, sudah sepatutnya majelis hakim membatalkan perkara ini atau setidaknya membatalkan penerapan pasal-pasal akrobatik, aneh, dan di luar nalar hukum dalam perkara ini," ujar Ichwan Tuankotta.

Dalam sidang eksepsi tersebut, tim kuasa hukum Bahar juga mempertanyakan maksud ceramah Habib Bahar yang disebut mengandung hoaks dan mengundang keonaran.