Gaji Honorer Dipangkas Rp40 Miliar, Kepala Bapelitbangda KBB: Pendapatan Belum Pulih

Baca Juga

Sungai Citarum Meluap, Jembatan Alfian di Batujajar KBB Putus

Karena itu, saat ini tinggal bagaimana setiap organisasi perangkat daerah (OPD) mengomunikasikan hal tersebut kepada honorer agar mereka juga bisa memahami kondisinya. "Saya rasa mereka (TKK) bisa memahami, karena kondisinya memang pendapatan daerah belum pulih seperti sebelum Covid-19," ujar Asep Wahyu FS.

Kepala Bapelitbangda KBB menuturkan, mengacu kepada PP 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah, keberadaan honore hanya sampai November 2023. Dia berharap pendataan honorer di KBB berbuah manis dan pemerintah punya solusi terbaik nasib mereka.

Baca Juga

Ceramah di KBB, Gus Mus: Pemimpin Harus Mengajak ke Hal Baik Bukan Mengejek

Pemerintah daerah, tutur Asep Wahyu, juga terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerah semakin optimal. Sebab imbas dari rasionalisasi anggaran tersebut berpengaruh terhadap gaji atau honor pegawai berstatus honorer, seperti dirumahkannya 115 personel Satpol PP yang berstatus TKK. 
 
"Secara umum keberadaan TKK di Satpol PP masih sangat dibutuhkan guna menjaga ketertiban dan menegakkan peraturan daerah. Karenanya, pemerintah daerah berkeinginan memberikan penghargaan layak atas dedikasi dan pengabdian mereka," tutur dia.

Editor: Agus Warsudi