Beredar Spanduk Tolak Sekda dari Luar KBB, Ini Respons Bupati Hengki Kurniawan

BANDUNG BARAT, iNews.id - Spanduk berisi penolakan pejabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Barat (KBB) banyak terpasang. Salah satunya terpasang di gedung DPRD KBB di Jalan Raya Tagog Padalarang, dan satu lagi terpasang di sebuah alat berat yang sedang terparkir, Kamis (30/3/2023).

Di spanduk tersebut tertulis "Kami Menolak Sekda dari Luar Kab. Bandung Barat, di KBB Juga Banyak ASN Berprestasi". 

Baca Juga

Golkar Jabar Nonaktifkan Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi yang Diduga Gelapkan Mobil Rental

Kemudian di bagian bawahnya tertulis Koalisi Masyarakat KBB. Spanduk ini disinyalir sebagai sindiran keras kepada salah satu calon sekda, sebab diketahui salah satu nama yang lolos tiga besar Sekda KBB berasal dari luar KBB.

Seperti diketahui berdasarkan rapat pleno hasil akhir seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah KBB, panitia seleksi telah menetapkan tiga besar. Yaitu Kepala DP2KBP3A KBB Eriska Hendrayana, Kadis Perkim KBB Ade Zakir, dan Kadisnakertrans Kota Serang Moch Poppy Nopriadi.

Baca Juga

Pemuda Mabuk dan Bawa Linggis Ngamuk di Warung Muncang Bandung, Polisi Bertindak

Proses penetapan Sekda KBB hingga kini belum diputuskan oleh Bupati KBB Hengki Kurniawan. Padahal tiga nama sudah disodorkan oleh Tim Panitia Seleksi sejak 20 Maret 2023 dan saat ini bupati dengan hak prerogatifnya tinggal memutuskan.

Merespons fenomena hal itu, Bupati KBB Hengki Kurniawan mengatakan, untuk kelancaran jalannya pemerintahan maka Pemda KBB harus punya Sekda definitif. Jika tidak sekarang ditentukan maka bisa terjadi ketika dirinya berhenti jadi bupati, Sekda KBB dan bupatinya dijabat oleh seorang Penjabat (Pj).

Baca Juga

Kematian Dosen Cantik di Bandung, Unibi: Tak Dengar Ada Masalah 

"Gak ada alasan menunda-nunda untuk mengisi jabatan sekda. Masa nanti Bupatinya Pj, Sekdanya juga Pj, itu bisa mengganggu pelayanan," kata Hengki saat ditemui seusai Musrembang beberapa waktu lalu. 

Oleh karena itu dia menolak tegas adanya usulan DPRD yang meminta agar open bidding Sekda KBB dihentikan. Apalagi dia melihat alasan penghentian juga tidak ada yang substansi dan urgen, jadi penentuan sekda definitif harus dilakukan. 

"Terkait apa yang berkembang di luar itu dinamika dan saya monitor. Ada kegaduhan wajar asalkan demi kebaikan KBB, terus kan boleh-boleh saja pejabat dari luar KBB ikut daftar Sekda KBB asalkan syarat administrasi terpenuhi," katanya.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat (P4KBB), Yakub Anwar Lewi mengaku sependapat dengan aspirasi yang disampaikan melalui spanduk itu. Pasalnya, jika Sekda KBB terpilih berasal dari luar KBB, menandakan jika pemerintahan saat ini gagal melakukan pembinaan ke ASN.

"Iya sependapat, karena yang mengerti betul daerah, budaya, dan keinginan masyarakat KBB. Itu sesuai dengan cita-cita pemekaran yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa juga kehidupan masyarakat  yang sejahtera dan lebih baik," tuturnya. 

Editor: Asep Supiandi