35 Juta Warga Jabar Akan Mencoblos Pemilu 2024, MUI Tegaskan Politik Uang Haram

BANDUNG, iNews.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat mencatat sebanyak 35.714.901 warga yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) akan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024, Rabu (14/2/2024).

Sekretaris MUI Jabar, Rafani Akhyar mengingatkan masyarakat untuk menggunakan hak pilihanya dengan jujur dan tidak terhasut oleh politik uang.

Tim Advokat Ganjar-Mahfud Laporkan Kasus Politik Uang ke Bawaslu Purworejo

Selain itu, pihaknya juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai adanya politik uang atau lebih dikenal serangan fajar. Sebab menurutnya, hal itu dilarang dan ada dalam fatwa tentang hukum memilih dalam pemilu.

"Di antaranya, politik uang itu haram dalam pandangan Islam. Kaidahnya kan itu ada haditsnya yang menyatakan 'yang memberi dan menerima riswah (uang sogok) itu masuk neraka', udah jelas itu," ucap Rafani, Selasa (13/2/2024).

Polri Terima 21 Laporan Tindak Pidana Pemilu, 6 Kasus Politik Uang

Rafani mengatakan, praktik politik uang ini seharusnya tidak dilakukan oleh para oknum jelang pencoblosan. Hal itu sangat mencederai nilai demokrasi dan kesucian proses pemilihan.

"Kita juga tidak ingin demokrasi ini dicederai oleh praktik-pratik money. Jadi, kenapa kalau politik uang seolah sepanjang bisa dilakukan ya dilakukan. Dalam pandangan MUI, secara agama politik uang itu tidak boleh," katanya.

MUI Harap Kampanye Pilpres 2024 Bersih dari Politik Uang

Komisioner sekaligus Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat (Kadiv Sosdiklih Parmas) KPU Jabar, Herdi Ardia mengatakan, sejauh ini, jumlah daftar pemilih tambahan (DPTb) di Jabar sebanyak 255.082.

"Untuk total DPT Jawa Barat ada di 35.714.901, sedangkan untuk Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) ada sebanyak 255.082. Angka DPTb masih bisa bergerak kalau dari provinsi lain ada perubahan," ucap Herdi, Selasa (13/2/2024).

Herdi mengungkapkan, angka pasti dari DPTb ini akan diketahui setelah selesai pencoblosan lantaran ada beberapa kategori perpindahan masyarakat yang hendak menggunakan hak suaranya. Sehingga, angka pastinya masih belum bisa tentukan.

Editor: Kastolani Marzuki