Lebih jauh dia menegaskan, dari beberapa kasus, terdapat beberapa propinsi baru yang tidak mampu mensejahterakan rakyatnya. Alhasil, mereka kembali menjadi beban dari negara.
“Apa yang diinginkan rakyat, negara pasti akan mengikuti, manakala kajiannya memang sudah benar. Jangan hanya emosional, tapi tidak mengkaji dulu pemanfaatannya ke depan,” kata dia.
“Kan tidak semua pemekaran itu membawa perubahan yang signifikan. Ada juga yang menambah kebergantungan kepada pemerintah pusat. Saat jadi bupati, tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan saya, apakah sudah ada kajian,” ucap dia.
Editor : Asep Supiandi
Artikel Terkait