BANDUNG, iNews.id - Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) menyebut tren tindak pidana korupsi di daerah sepanjang 2022 doniman terkait aset daerah sebanyak 13 kasus. Selain itu, korupsi anggaran pengadaan barang dan jasa 12 kasus.
"Penyelewengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dan Anggarapan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga 12 kasus. Sedangkan perkara korupsi yang melibatkan BUMN dan BUMD 6 kasus," kata Kepala Kejati (Kajati) Jabar Asep N Mulyana dalam konferensi pers capaian kinerja akhir tahun, Jumat (23/12/2022).
Asep N Mulyana menyatakan, berbeda dengan tren korupsi pada 2021. Saat itu, tindak pidana korupsi lebih banyak di sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). "Sekarang trennya lebih banyak ke perkara aset daerah," ujar Asep N Mulyana.
Kajati Jabar menuturkan, sepanjang 2022, Bidang Pidana Khusus Kejati Jabar sudah 92 kali melakukan penuntutan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi.
Perinciannya, 63 kasus merupakan hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan jaksa dan 29 limpahan perkara dari kepolisian.
"Penuntutan saat ini sudah 92 perkara ya, dengan rincian 63 perkara oleh kejaksaan dan 29 perkara dari penyidik kepolisian," tutur Kajati Jabar.
Selama 2022 pula, kata Asep N Mulyana, kejaksaan dua kali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus korupsi. Yang pertama di Cikarang, Kota Bekasi dan kedua di Kota Cimahi.
Asep N Mulyana mengatakan, kasus dugaan tindak pidana korupsi yang kini sedang dalam tahapan penyelidikan sebanyak 19 kasus dan tahap penyidikan 70 kasus.
"Kasus tindak pidana korupsi paling marak ditangani Kejari Garut, Tasikmalaya, Ciamis, dan Banjar," ucap Asep N Mulyana.
Dari hasil penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh jaksa, total uang negara yang berhasil diselamatkan Rp23.487.287.473.
"Penyelamatan uang negara terhadap eksekusi baik berupa denda, uang pengganti, dan uang rampasan Rp17.343.409.981," ujar Asep N Mulyana.
Editor : Agus Warsudi
kejati jabar Aspidum Kejati Jabar Aspidsus Kejati Jabar Kajati Jabar tindak pidana korupsi kasus korupsi terjerat kasus korupsi
Artikel Terkait