Kades Kabandungan aktif, Asep Saefudin yang memakai rompi oranye saat digiring menuju mobil tahanan untuk dititipkan di Lapas Kelas IIB Warungkiara, Kabupaten Sukabumi. (Foto: iNews.id/Dharmawan Hadi)
Dharmawan Hadi

SUKABUMI, iNews.id - Terungkap alasan Kades Kabandungan Asep Saefudin di Sukabumi terjerat kasus korupsi Dana Desa dan Dana Alokasi Desa tahun 2019-2020 ternyata karena berutang bekas kampanye pilkades. Tersangka menjadi gelap mata dengan menggunakan uang pembangunan di desanya untuk kepentingan pribadi. 

"Jadi alasan Asep Saefudin memakai dana desa Rp713 juta adalah untuk kepentingan pribadi, bayar utang-utang (yang digunakan saat) kampanye, utang pribadi, dan lain-lain, intinya untuk kepentingan pribadi," ujar Kasi Pidsus Kejari Sukabumi, Ratno Timur Habeahan Pasaribu kepada MNC Portal Indonesia, Rabu (25/5/2022). 

Lebih lanjut Ratno menambahkan, hal tersebut juga yang membuat Kejari Kabupaten Sukabumi melakukan penahanan kepada tersangka Kades Kabandungan aktif tersebut pada Senin (23/5/2022), setelah diperiksa kurang lebih selama 2,5 jam. 

"Saat dilakukan pemeriksaan, tersangka didampingi oleh pengacaranya, Suprianto Siburian SH. Selama dalam pemeriksaan tersangka dicecar 23 pertanyaan oleh Kasubsi Penyidikan di Bidang Pidsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, Elga Nur Fazrin," ujar Ratno.

 

Setelah dilakukan pemeriksaan, lanjut Ratno, tersangka dengan menggunakan baju rompi berwana oranye bertuliskan tahanan tindak pidana khusus Kejari Kabupaten Sukabumi langsung digiring petugas kejaksaan menuju mobil tahanan. 

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, Bambang Yuniarto mengatakan, tersangka yang merupakan kepala desa aktif, akan dititipkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Warungkira selama 20 hari ke depan. 

"Berdasarkan alasan Pasal 21 KUHP, tersangka ditahan oleh penyidik selama 20 hari. Tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun," ujar Bambang.


Editor : Asep Supiandi

BERITA TERKAIT