Kadisdik Jabar menuturkan, nilai bantuan tersebut berbeda untuk siswa sekolah negeri dan swasta karena pendapatan Pemprov Jabar terbatas akibat pandemi COVID-19.
"Inilah yang kami perjuangkan, BPMU (bantuan pendidikan menengah universal) naik. Namun, karena pandemi, Jabar kehilangan PAD (pendapatan asli daerah) hingga Rp6 triliun. Kalau dilihat dari kesesuaian memang masih dirasa kurang tapi kalau dibanding provinsi lain kita (Jabar) unggul," tutur Kadisdik.
Secara teknis, kata Dedi, dana bantuan akan dikelola oleh tiap cabang dinas pendidikan. Hal sama juga berlaku untuk sekolah swasta. "Pengelolaan didesentralisasikan di cabang dinas dan transfer dana langsung ke sekolah. Jadi, cabang dinas bisa mengelola anggaran ratusan miliar," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jabar Oleh Soleh mengatakan, perbedaan nilai bantuan dilatarbelakangi kondisi asumsi APBD Jabar yang masih belum solid akibat pandemi Covid-19. Namun, jika ekonomi membaik, tidak menutup kemungkinan nilai bantuan akan sama, bahkan naik.
Editor : Agus Warsudi
dinas pendidikan dana pendidikan dinas pendidikan jabar SMA - SMK bantuan jawa barat Provinsi Jawa Barat
Artikel Terkait