BANDUNG, iNews.id - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin memastikan telah mengusulkan satu nama calon Sekda Jabar. Pengusulan tersebut untuk menggantikan posisi Setiawan Wangsaatmaja sebagai Pj Sekda Jabar ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Bey Machmudin mengatakan, satu nama yang diusulkan itu merupakan aparatur sipil negara (ASN) Eselon II. Adapun saat ini, Pemprov Jabar tinggal menunggu keputusan dari Kemendagri.
"Iya, iya betul. Pj satu nama. Sudah diusulkan, tinggal menunggu persetujuan. Kalau hari ini belum turun, berarti besok mesti Plh, tapi bukan Pak Iwan," ucap Bey, Senin (2/10/2023).
Jika Kemendagri belum menyetujui usulan satu nama ini pada Selasa (3/10/2023) besok, maka status Sekda akan ada Plh. Sehingga, Bey memastikan tidak akan ada kekosongan jabatan pada pimpinan tertinggi eselon daerah itu.
"Kami masih menunggu sampai hari ini, mudah-mudahan besok ada pelantikan. Tapi kalaupun suratnya masih misalnya 2-3 hari lagi, saya akan menunjuk Plh tapi bukan Pak Setiawan," katanya.
Kendati demikian, Bey belum mau mengungkap siapa nama yang diusulkan sebagai Pj Sekda Jabar tersebut. Dirinya hanya memastikan ada dari pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Jabar.
"Tapi bukan Pak Setiawan. Jadi dari eselon II tunggu aja, ya," ujarnya.
Di lain sisi, Bey Machmudin mengusulkan sistem pemilihan Sekda definitif menggunakan seleksi terbuka atau open bidding. Menurutnya, seleksi itu lebih kompetitif dibandingkan Merit Sistem.
Bey Machmudin mengungkapkan, saat ini memang sudah ada Merit Sistem untuk menentukan Sekda definitif. Namun, untuk posisi Sekda Jabar alangkah baiknya menggunakan open bidding.
"Sistemnya saya ingin open system, kan sekarang sudah ada (Merit Sistem), cuman menurut saya Sekda ini apalagi untuk Jawa Barat ya, dengan penduduk yang banyak, 50 juta, dan itu kan Sekda ini apa ya, semi-semi politis, saya ingin open bidding," katanya.
Meski akan mengusulkan menggunakan open bidding, Bey mengatakan, bukan berarti Merit sistem tidak layak untuk digunakan seleksi Sekda definitif. Menurutnya, open bidding sangat tepat untuk birokarasi di lingkungan Pemprov Jabar.
"Bukan artinya saya meragukan ini, tapi kan dengan open bidding lebih terbukti yang terbaik untuk warga Jawa Barat," ujarnya.
Editor : Asep Supiandi
Artikel Terkait