Menyikapi kondisi tersebut, ujar Isnin Soiban, DPP Sekar Perhutani akan tetap mengawal rencana penerapan KHDPK, namun tidak merugikan karyawan Perhutani. Selain itu, DPP Sekar Perhutani juga akan melakukan audensi dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri BUMN, dan DPR RI.
"Sejauh ini kami DPP Sekar Perhutani masih menghormati dan menunggu upaya diplomasi dengan stakeholder terkait untuk menjembatani nasib karyawan yang akan terdampak. Jangan sampai harus terjadi unjuk rasa karyawan ke Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan," ujarnya.
Editor : Agus Warsudi
TAG
hutan Kehutanan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan lahan perhutani perhutani perum perhutani
hutan Kehutanan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan lahan perhutani perhutani perum perhutani
Artikel Terkait