"Ketika misalnya di Jawa Barat KPK pernah menangani perkara sampai 21 kepala daerah. Ketika kami melakukan penangkapan, kami menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi, maka masuk di wilayah-wilayah pencegahannya," ucap Ali Fikri.
Ali menambahkan, ada delapan area intervensi KPK di pemerintah daerah mulai dari pengadaan barang dan jasa, perizinan, manajemen ASN, manajemen aset, dan sebagainya. "Di sana KPK membangun wilayah-wilayah yang bebas korupsi dengan membangun sistemnya," ujarnya.
Editor : Agus Warsudi
Juru bicara KPK media visit laporan korupsi MNC Portal Indonesia berantas korupsi Provinsi Jawa Barat
Artikel Terkait