Ilustrasi Gedung KPK. (Foto: Ilustrasi)
Agus Warsudi

BANDUNG, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengungkap tersangka lain dalam kasus korupsi pengadaan pekerjaan jasa konsultasi di Perum Jasa Tirta (PJT) II. Serikat Karyawan PJT II Jatiluhur mencurigai ada peran orang atau pihak lain dalam kasus korupsi yang merugikan negara Rp3,6 miliar itu.

Ketua Umum Serikat Karyawan Perum Jasa Tirta II Iir Syahril Mubarok mengatakan, KPK akan tetap bekerja secara profesional dengan mengusut lebih lanjut kasus hukum yang telah berkekuatan hukum tetap itu.

"Kalau teman-teman mencermati jalannya persidangan, jelas kok peran mereka yang terlibat seperti apa? Ini bisa jadi ada terpidana baru," kata Iir Syahril Mubarok kepada wartawan melalui pesan singkat. 

Diketahui, KPK telah mengeksekusi Djoko Saputro dan Andririni Yaktianingsasi, dua terpidana dalam kasus korupsi pengadaan pekerjaan jasa konsultansi di PJT II Jatiluhur tahun anggaran 2017.

Saat kasus terjadi, Djoko Saputro menjabat direktur utama dan Andririni Yaktianingsasi psikolog pelaksana pekerjaan.

Namun ada yang berbeda dalam amar putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung bagi kedua terdakwa. Terutama dalam terpenuhinya unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Dalam putusan Djoko Saputro, majelis hakim tidak menyertakan pasal tersebut. Lain halnya dalam putusan terdakwa Andririni yang menyertakan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Andririni dipidana pertama Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yaitu 4 tahun penjara dan diwajibkan membayar denda Rp400 juta dan uang pengganti sebesar Rp2,6 miliar.

Terpenuhinya Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam pertimbangan majelis hakim adalah berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa terdakwa Andririni tidak berdiri sendiri dalam mewujudkan perbuatan yang dilakukan, melainkan dilakukan bersama-sama dengan Djoko Saputro, selaku Dirut PJT II.

Pihak lain, yaitu Andrijanto, ST selaku Kadiv Perencanaan Strategis dan Litbang PJT II Esthi Pambangun selaku Manager Organisasi dan Pembangunan SDM, Endarta Dwi P selaku Manager ULP PJT II, serta Sutisna selaku Direktur Utama PT BMEC.

Dikutip dari berbagai sumber, kasus ini bermula saat Djoko Saputro menjabat Dirut Perum Jasa Tirta II pada 2016. Saat itu Joko meminta ada tambahan anggaran pada pekerjaan pengembangan SDM dan strategi korporat dari Rp2,8 miliar menjadi Rp9,55 miliar.

Selanjutnya Andririni ditunjuk Djoko sebagai pelaksana proyek itu. Dalam realisasinya anggaran hanya mencapai Rp 5.564.413.800. Untuk melaksanakan pekerjaan Andririni menggunakan bendera perusahaan PT BMEC dan PT 2001 Pangripta.

Sementara itu ada beberapa pelanggaran hukum yang diduga dilakukan Djoko dan Andririni. Mulai dari pencatutan nama-nama ahli dalam kontrak yang diduga untuk formalitas semata, rekayasa pelaksanaan lelang serta membuat penanggalan mundur dokumen administrasi. 

Berdasarkan keterangan KPK akibat tindak pidana korupsi tersebut kerugian negara diperkirakan mencapai Rp3,6 miliar.


Editor : Agus Warsudi

BERITA TERKAIT