Rahmat Effendi juga dipidana tambahan berupa pencabutan hak politik untuk dipilih selama 5 tahun setelah menjalani hukuman penjara. Atas vonis tersebut, tim jaksa penuntut umum (JPU) KPK mengajukan upaya hukum banding.
Pokok materi banding yang disampaikan, yakni terkait pembuktian dakwaan penerimaan gratifikasi. Tim jaksa meyakini sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan soal peran Rahmat Effendi dalam meminta uang kepada instansi dan perusahaan.
Permintaan itu dilakukan secara langsung dan menggunakan jabatan atau kedudukan Rahmat Effendi selaku Wali Kota Bekasi, sehingga instansi dan perusahaan yang diminta bersedia memberikan sejumlah uang.
Berikutnya, pemberian uang oleh pihak lain karena melihat yang meminta uang adalah Rahmat Effendi selaku Wali Kota Bekasi. "Bukan panitia pembangunan Masjid Arryasakha dan peran panitia hanya sebagai kepanjangan tangan untuk menerima uang," ujar Ali dalam keterangannya pada Selasa (8/11/2022).
Editor : Agus Warsudi
wali kota bekasi komisi pemberantasan korupsi pengadilan tipikor pengadilan tipikor bandung pengadilan tinggi Pengadilan Tinggi Bandung
Artikel Terkait