"Ini kan peluang bagi perusahaan tidak mengikuti aturan sebagaimana diatur dalam diktum pertama. Kalau memang sudah ditetapkan, harusnya berlaku tetap," tutur dia.
Tak hanya itu, revisi juga untuk memberi penekanan atas struktur pengusaha. Karena di situ hanya diberi penekanan kenaikan maksimal 5 persen. Semestinya pengusaha yang mampu, boleh menaikkan upah lebih dari ketentuan 5 persen.
Dalam waktu dekat, kata dia, pihaknya akan memberikan draft revisi kepada gubernur Jabar agar SK tersebut direvisi. Sehingga buruh bisa mendapatkan upah layak.
Editor : Asep Supiandi
Artikel Terkait