Belum lagi banyak yang ingin menjadi TKK dengan cara membayar pada oknum tim sukses antara Rp10 juta sampai Rp25 juta/orang. Padahal jika dibandingkan dengan daerah lain, jumlah TKK-nya tidak banyak dan anggaran untuk membayar gajinya hanya sebesar Rp6 miliar setahun.
"TKK di KBB terlalu gemuk, pemborosan. Mesti dikurangi sesuai dengan kebutuhan yang ada saja," ujar tokoh pemekaran KBB ini.
Terkait persoalan ini dirinya meminta Pemda KBB agar selektif dalam menentukan TKK yang akan dipertahankan. Misalnya memprioritaskan dulu TKK yang sudah lama mengabdi, seperti limpahan dari Kabupaten Bandung saat pemekaran KBB 2007.
"Mempertahankan mereka sama dengan menghargai pengabdiannya yang telah dilakukan sejak KBB berdiri. Di satu sisi saya juga prihatin karena banyak TKK yang datang ke tempat kerja hanya ngobrol karena tidak ada pekerjaan, tapi harus dibayar," tutur Yakub Anwar Lewi.
Editor : Agus Warsudi
bandung barat kabupaten bandung barat pemda bandung barat pemkab bandung barat tenaga kontrak apbd defisit apbd belanja apbd
Artikel Terkait