APBD KBB Terkuras Rp144 Miliar untuk Bayar Gaji TKK, P4KBB: Pemborosan

BANDUNG BARAT, iNews.id - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) terkuras Rp144 miliar hanya untuk membayar gaji tenaga kerja kontrak (TKK). Fakta ini membuat Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat (P4KBB) prihatin dan menilainya sebagai pemborosan.

"Di KBB jumlah TKK-nya sangat banyak. Informasinya, dalam setahun Pemda KBB harus mengeluarkan Rp144 miliar untuk gaji TKK," kata Ketua P4KBB Yakub Anwar Lewi, Kamis (20/1/2022).

Yakub Anwar Lewi menilai, anggaran itu sangat besar. Jika dikurangi, sisa anggaran bisa dipakai untuk keperluan lain. Seperti perbaikan dan pembangunan infrastruktur masih rusak, jalan, sekolah, fasilitas kesehatan, dan lain-lain. 

Berdasarkan data yang diterimanya TKK di Pemda KBB jumlahnya mencapai 3.655. Padahal berdasarkan analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK) sestimasinya hanya butuh 1.500 TKK. Membengkaknya jumlah TKK tidak bisa dilepaskan dari banyaknya titipan dari tim sukses kepala daerah.

Belum lagi banyak yang ingin menjadi TKK dengan cara membayar pada oknum tim sukses antara Rp10 juta sampai Rp25 juta/orang. Padahal jika dibandingkan dengan daerah lain, jumlah TKK-nya tidak banyak dan anggaran untuk membayar gajinya hanya sebesar Rp6 miliar setahun.

"TKK di KBB terlalu gemuk, pemborosan. Mesti dikurangi sesuai dengan kebutuhan yang ada saja," ujar tokoh pemekaran KBB ini. 

Terkait persoalan ini dirinya meminta Pemda KBB agar selektif dalam menentukan TKK yang akan dipertahankan. Misalnya memprioritaskan dulu TKK yang sudah lama mengabdi, seperti limpahan dari Kabupaten Bandung saat pemekaran KBB 2007.

"Mempertahankan mereka sama dengan menghargai pengabdiannya yang telah dilakukan sejak KBB berdiri. Di satu sisi saya juga prihatin karena banyak TKK yang datang ke tempat kerja hanya ngobrol karena tidak ada pekerjaan, tapi harus dibayar," tutur Yakub Anwar Lewi.

Editor : Agus Warsudi

Baca Artikel Lainnya di Sini