9.515 TPK Non PNS di Cimahi Diminta Segera Siapkan Persyaratan BSU

CIMAHI, iNews.id - Sebanyak 9.515 Tenaga Pendidik dan Kependidikan (TPK) non PNS atau honorer di Kota Cimahi, Jawa Barat diminta segera menyiapkan persyaratan bantuan subsidi upah (BSU). Mereka berkesempatan mendapatkan bantuan sebesar Rp1,8 juta dari pemerintah pusat.

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Cimahi Harjono mengatakan, Data Pokok Pendidik (Dapodik) mencatat di Kota Cimahi terdapat 9.515 TPK non PNS atau honorer.

Jumlah itu terdiri atas TPK tingkat TK/PAUD ada 1.570 orang, SD 7.779, dan SMP 166. Semua merupakan data aktif yang terdaftar hingga kini dan menjadi salah satu syarat penerim BSU.

Mereka, kata Harjono, memiliki kesempatan sama untuk mendapatkan BSU dampak pandemi Covid-19 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI.

"Jumlah yang terdata di Dapodik ada 9.515 orang. Semuanya punya kesempatan dapat BSU Rp1,8 juta. Namun yang menentukan nanti siapa dapat dan tidak oleh pusat, kewenangannya bukan di kami," kata Kadisdik Cimahi, Kamis (26/11/2020).

Harjono mengemukakan, bantuan dari Kemendikbud untuk honorer atau guru non PNS itu akan ditransfer langsung ke nomor rekening penerima. Sasarannya adalah guru, tata usaha, tenaga administrasi, laboratorium dan sebagainya yang terimbas pandemi Covid-19.

Agar ribuan guru honorer tersebut menerima BSU, ujar Harjono pihaknya sudah melayangkan surat edaran ke setiap sekolah yang berisi penjelasan BSU dari Kemendikbud.

Disdik Kota Cimahi meminta sekolah untuk menyampaikannya kepada TPK. Sebab ada sejumlah persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh penerima.

"Syarat itu seperti KTP, NPWP, SK BSU dari Kemendikbud, surat pertanggungjawaban mutlak hingga bukan penerima BSU dan Kartu Pra Kerja dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)," ujar Harjono.

Menurut Kadisdik, dari APBD Kota Cimahi juga ada bantuan insentif yang dialoksikan bagi TPK non PNS. Jenjang TK/PAUD setiap orang diberikan insentif Rp180 ribu per bulan dan SD Rp500 ribu sampai Rp1,2 juta. Sementara jenjang SMP sebesar Rp500 ribu sampai Rp1,1 juta.

"Untuk SD dan SMP ada gradingnya. Bagi SD yang jumlah siswanya sedikit, BOS-nya kecil, maka insentif dari dinasnya besar," tutur Kadisdik.

Editor : Agus Warsudi

Baca Artikel Lainnya di Sini