Wakil Perempuan di DPRD Kota Bandung Baru 18 Persen, Pemkot Genjot Pendidikan Politik

BANDUNG, iNews.id-  Pemerintah Kota Bandung terus menggejot pendidikan politik bagi perempuan. Hal itu dilakukan untuk mendorong terpenuhinya kuota 30 persen perempuan di legislatif. 

Pasalnya, peran perempuan dalam tataran politik menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Bahkan, kehadirannya diatur dalam undang-undang. Sebanyak 30 persen keterwakilan perempuan pada urusan politik tingkat pusat dan pencalonan legislatif harus tersedia di setiap tingkatkannya.

Baca Juga

PTUN Bandung Tinjau Water Tank 10 Juta Liter Dekat Permukiman yang Tuai Polemik Warga Depok

Menanggapi hal tersebut, Plh Wali Kota Bandung, Ema Sumarna menyampaikan, di Kota Bandung terjadi lompatan yang luar biasa. Dulu hanya ada dua kursi di DPRD Kota Bandung yang diisi perempuan. 

"Kalau sekarang sudah 18 persen atau 9 perempuan. Tapi ini masih ada kekurangan 12 persen," ujar Ema pada acara Pendidikan Politik Bagi Perempuan, Jumat, (18/8/023).

Baca Juga

Lagi, Polda Jabar Tangkap YouTuber Bandung Promosikan Situs Judi Online

Menurutnya, pada perhelatan pemilu tahun depan, berpeluang besar akan terjadi peningkatan jumlah perempuan yang bisa mengisi kursi anggota dewan. Sebab, dari data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), jumlah warga perempuan yang memiliki hak pilih ada 50,53 persen.

"Selisihnya memang sedikit, tapi tetap lebih banyak dibandingkan kaum laki-laki. Mudah-mudahan dengan peluang tersebut, jumlah kursi untuk kaum perempuan yang akan dipilih oleh para pemilih di Kota Bandung ini akan sangat prospektif," katanya.

Baca Juga

Permudah Akses ke Patung Soekarno, Pemkab KBB Ajukan Interchange Km 102 Cipularang

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bandung, Bambang Sukardi menjelaskan, dengan diadakannya pendidikan politik bagi perempuan yang diikuti lebih dari 250 orang ini bisa meningkatkan pemahaman peran perempuan dalam politik.

"Tujuannya juga untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan tentang kepemimpinan. Serta meningkatkan kesadaran kritis peserta terhadap pembangunan yang berkelanjutan yang ada di Kota Bandung," tutur Bambang.

Sebab menurutnya, perempuan mempunyai hak yang sama dengan kaum laki-laki tanpa diskriminatif dalam hak-hak politik. Ini merupakan salah satu jalan bagi perbaikan nasib perempuan dengan adanya keterwakilan perempuan di parlemen dan pemerintahan. 

"Ini bukan tujuan akhir, tetapi merupakan pintu masuk dari perjuangan demi jutaan nasib perempuan," ucapnya.

Editor: Asep Supiandi