Wakil Ketua Komisi VIII DPR Beberkan 5 Poin Evaluasi Layanan Haji 2023 di Mukernas AMPHURI

Kemudian keempat, manajemen transportasi jamaah yang bergerak selama Armuzna tidak terkelola dengan baik. Kasus bus Taraddudi yang membawa jamaah dari Muzdalifah misalnya menjadi salah satu kesalahan fatal dari manajemen pergerakan jamaah yang tidak disiapkan mitigasinya. “Padahal Timwas Haji DPR sudah mengingatkan saat rapat persiapan Armuzna,” tutur Kang Ace.

Kelima, kata Kang Ace, beberapa fasilitas bagi lansia yang kami sarankan seperti kursi roda dan golf car masih belum optimal. “Beberapa permasalahan itu harus diperbaiki kedepan, pengelolaan daftar tunggu juga harus menjadi perhatian bersama kita,” ucap dia.

Antisipasi Problem Haji ke Depan

Kang Ace mengingatkan berbagai problematika penyelenggaraan haji ke depan yang perlu diantisipasi seperti terkait digitalisasi. Munculnya semacam aplikasi Gokar, Gojek dan transportasi lain bisa juga terjadi saat penyelenggaran haji di masa depan.

“Alhamdulillah kini sudah ada MoU antara Indonesia dan Arab Saudi terkait penyedia pelayanan haji dan umroh berbasis digital. Hal ini untuk mengantisipasi adanya disrupsi digital dalam tata kelola bisnis haji dan umroh,” kata Kang Ace seraya menegaskan proteksi negara terhadap masalah ini perlu dilakukan.

Terkait daftar tunggu haji, Kang Ace berharap bisa menjadi perhatian bersama sehingga setiap problem yang muncul bisa diantisipasi oleh regulasi yang ada. “Pertambahan 8.000 kuota haji yang tiba-tiba sempat  mengundang perdebatan khusus. Tidak mungkin semuanya diberikan kepada haji khusus, kecuali ada kesepakatan politik antara DPR dan pemerintah. Persoalan ini terus terang hingga kini masih abu-abu,” ujar Kang Ace.

Editor: Agus Warsudi