Usai Libur Lebaran, 2.066 ASN Disdikpora Karawang Mangkir Kerja 

KARAWANG, iNews.id - Wakil Bupati Karawang, Aep Syapuloh tidak bisa menutupi kemarahannya setelah mengetahui sebanyak 2.066 ASN di lingkungan Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) Karawang mangkir kerja di hari pertama usai libur Lebaran. Pemkab Karawang akan menjatuhkan sanksi tegas terhadap ASN yang mangkir itu berupa pemotongan TPP sebesar 25 persen. 

Disdikpora menjadi OPD (organisasi perangkat daerah) paling minim tingkat kehadiran pegawai yang hanya 19 persen. Pemkab Karawang akan menjatuhkan sanksi tegas berupa pemotongan TPP hingga 25 persen kepada setiap pegawai yang bolos kerja. 

Baca Juga

Ridwan Kamil: Warga Jabar Selalu Bersama Rakyat Palestina

"Harus ada sanksi tegas untuk mereka yang membolos. Saya minta kepala OPD Disdikpora serius menangani masalah ini. Sesuai dengan Perbup Nomor 8 tahun 2020 mereka akan kena sanksi pemotongan TPP. Kami masih membahas menyangkut banyaknya ASN yang bolos kerja ini," kata Aep Syaepuloh seusai sidak di lingkungan Disdik, Senin (16/5/21).

Menurut Aep, berdasarkan absensi menggunakan aplikasi SIAP diketahui posisi para pegawai. Dengan aplikasi SIAP ini pegawai tidak bisa berbohong saat absen masuk kerja. 

Baca Juga

Warga Tasikmalaya Selamatkan Kukang Jawa dari Permukiman

"Dari aplikasi SIAP ini kami ketahui jika tingkat kehadiran pegawai Disdikpora paling minim dibanding dinas lain, hanya 19 persen. Makanya saya sidak untuk melihat langsung kondisi sebenarnya" katanya. 

Aep mengatakan, dia sudah meminta Kepala Disdikpora tegas menindak bawahannya yang terbukti bolos kerja pada hari pertama ini. Sikap tegas dari pimpinan itu penting untuk memberi efek jera kepada para pegawai. 

Baca Juga

Tebing 15 Meter Longsor, Jalan Raya Maniis Purwakarta Lumpuh Beberapa Jam

"Dengan aplikasi SIAP pegawai tidak bisa bohong. Kalau alasannya sakit kemudian dalam aplikasi tidak ada ya harus tegas," katanya. 

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pembinaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Karawang, Asep Aang Rahmatullah mengatakan, para pegawai yang terbukti membolos akan mendapat sanksi pemotongan TPP sebesar 25 persen. Sanksi dijatuhkan kepada semua pegawai di semua tingkatan. "Sanksi berlaku untuk semua pegawai tanpa kecuali," kata Aang.   

Editor: Asep Supiandi