PT Sinerga Nusantara Indonesia di KBB Disegel DLH Jabar dan Satgas Citarum Harum

BANDUNG BARAT, iNews.id - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat menyegel perusahaan PT Sinerga Nusantara Indonesia di Kabupaten Bandung Barat (KBB). Aktivitas perusahaan itu dihentikan sementara karena PT SNI melakukan 15 macam jenis pelanggaran.

"Pertimbangan dikeluarkannya keputusan tersebut karena ada 15 jenis pelanggaran yang dilakukan oleh PT Sinerga Nusantara. Di antaranya, kegiatan yang dilakukan banyak di luar dari dokumen perizinan lingkungan yang telah diberikan," kata Kepala DLH Jabar Prima Mayaningtyas dalam keterangan resmi, Sabtu (15/1/2022). 

Baca Juga

Kodam III Siliwangi Revisi Rencana Aksi Satgas Citarum Harum, Kenapa?

Prima menyatakan, selain melanggar dokumen perizinan, perusahaan tersebut juga tidak memenuhi beberapa ketentuan teknis yang diwajibkan terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

"Ada pelanggaran lain yang telah dilakukan setelah mendapat pengawasan pendahuluan dari Pemda Provinsi Jawa Barat, pejabat pengawas kami (DLH), pihak perusahaan menghilangkan barang bukti sehingga kami lakukan pengawasan kembali," ujar Prima. 

Baca Juga

77.0000 Hektare Lahan di Hulu DAS Citarum Kritis, Perlu Penanganan Segera 

Jika beberapa ketentuan yang dilanggar oleh PT Sinerga Nusantara bisa dipenuhi, tutur dia, DLH Jabar akan melakukan evaluasi dan sanksi tersebut bisa dicabut kembali. 

Baca Juga

Antisipasi Penumpukan Sampah di Citarum, Pangdam Siliwangi Serahkan Motor Pengangkut

"Bagi mereka (PT Sinerga Nusantara) bisa melakukan kegiatan lagi jika ketentuan yang dilanggar bisa dipenuhi, pencabutan sanksi bisa dibantu untuk diproses," tutur Kepala DLH Jabar. 

Penyegelan PT Sinerga Nusantara pada Jumat (14/1/2022) itu, kata Prima, merupakan hasil kolaborasi sejumlah pihak, dari DLH Provinsi Jabar, DLH KBB, Satgas Citarum Harum, dan masyarakat. 

Baca Juga

Buang Limbah ke Sungai, Saluran Pabrik Tekstil Dicor Satgas Citarum Harum

"Dengan kolaborasi yang kuat, mudah-mudahan lingkungan yang baik, termasuk terwujudnya Sungai Citarum ke arah yang lebih baik bisa cepat terwujud," ucap Prima Mayaningtyas.

Di tempat sama, Asisten Deputi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi M Saleh Nugrahadi mengapresiasi langkah yang diambil oleh DLH Provinsi Jabar tersebut. 

"Ini sangat positif karena kita tahu misi untuk menyelamatkan lingkungan kita dari berbagai segi, salah satu yang harus ditegakkan adalah dalam hal penegakan hukum," kata Saleh. 

"Kalau ada perusahaan yang berbuat nakal, maka tindakan sangat tegas perlu dilakukan. Ini adalah salah satu contoh, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi perusahaan lain agar tidak merusak lingkungan, jangan bermain-main dengan peraturan presiden," ujarnya. agung bakti sarasa

Editor: Agus Warsudi