Polemik RTH di Lahan Eks Pasar Cibatu Garut, PT KAI Tak Akan Ikuti Harapan Bupati

fani ferdiansyah · Rabu, 12 Oktober 2022 - 15:11:00 WIB
Polemik RTH di Lahan Eks Pasar Cibatu Garut, PT KAI Tak Akan Ikuti Harapan Bupati
Sejumlah massa pedagang mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Garut untuk audiensi terkait lahan eks Pasar Cibatu, yang oleh pemerintah daerah dinyatakan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH), Jumat (7/10/2022) lalu. (Foto: Istimewa)

GARUT, iNews.id - PT KAI (Persero) menyatakan tidak akan mengikuti harapan Bupati Garut Rudy Gunawan untuk menjadikan lahan eks Pasar Cibatu sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH). Manajer Humas PT KAI Daop II Bandung Kuswardoyo, menegaskan bahwa perusahaannya memiliki kewenangan atas setiap lahan yang dimiliki. 

"Kami dari PT KAI dalam hal ini sebagai pemilik aset, tidak bisa dengan serta merta mengikuti apa yang diharapkan Pak Bupati. Karena Pak Bupati mengatakan lokasi tersebut adalah RTH dan PT KAI harus menggunakan lahan itu sebagai RTH, itu tidak bisa," kata Kuswardoyo saat dihubungi MNC Portal Indonesia (MPI), belum lama ini. 

Kuswardoyo menjelaskan, dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan RTH, pemerintah daerah yang ingin memiliki RTH harus dilakukan di lahan milik sendiri. Hal ini tercantum dalam Bab 1 Pasal 1 Poin 16 di peraturan tersebut. 

"Di situ dituliskan bahwa RTH bisa dikelola, artinya pihak Pemda, Pemkot, Pemkab yang hendak memiliki RTH, maka dia harus memiliki lahannya sendiri. Artinya bukan lahan pihak lain, yakni lahan milik mereka sendiri yang dikelola dan dijadikan RTH, atau lahan yang kerja sama dengan pihak lain," ujarnya.

Dia melanjutkan, Pemkab Garut sebelumnya menyewa lahan yang memiliki luas kurang lebih sekira 1.800 meter persegi itu sebagai RTH sejak 2016 lalu. Namun kontrak tersebut kemudian diputus pemerintah daerah, melalui Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Garut pada awal 2022 lalu. 

Seusai memutus kontrak, Dinas LH Kabupaten Garut mengembalikan hak atas lahan tersebut ke PT KAI. Kuswardoyo menegaskan bahwa PT KAI mempunyai kewenangan untuk mengoptimalkan setiap lahan yang dimiliki, termasuk disewakan kembali ke pihak lain. 

"Optimalisasi lahan atau aset yang PT KAI miliki sejalan dengan edaran Kementerian BUMN, bahwa setiap BUMN harus mengoptimalkan aset yang dimilikinya. Maka lahan tersebut kami komersilkan, kami sewakan pada pihak lain," ujarnya. 

Kuswardoyo pun menyampaikan kondisi lahan sangat memprihatinkan selama Pemkab Garut menyewa lokasi tersebut sebagai RTH. "Tempatnya kumuh, menjadi tempat pembuangan sampah, ada segala macam di situ selama disewa oleh Pemkab Garut," ucap Manajer Humas PT KAI Daop II Bandung itu. 

Penyewa lahan yang baru, sebut dia, kemudian bersedia membersihkan dan menata ulang lokasi tersebut menjadi taman kuliner dan arena bermain anak. Terkait pernyataan Bupati Garut Rudy Gunawan yang akan melakukan pembongkaran di lahan eks Pasar Cibatu, sambung Kuswardoyo, maka PT KAI akan merespons serius hal tersebut. 

"Kami telah melihat video Pak Bupati Garut yang beredar saat menerima audiensi dengan para pedagang pada Jumat (7/10/2022) lalu. Bila memang demikian, kami akan mengupayakan menempuh jalur yang memang seharusnya kami tempuh," katanya. 

Editor : Asep Supiandi

Halaman : 1 2 3

Follow Berita iNewsJabar di Google News

Bagikan Artikel: