Pj Wali Kota Cimahi Dicopot Mendagri, Waketum Partai Perindo: Keputusan Tepat

BANDUNG, iNews.id - Pejabat (Pj) Wali Kota Cimahi, Dikdik Suratno Nugrahawan dicopot dari jabatannya oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian. Terkait tindakan ini, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Ferry Kurnia Rizkiyansah menilai keputusan Mendagri tepat. 

Ferry Kurnia Rizkiansyah mengatakan, keputusan Mendagri tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengelola dan mengendalikan inflasi.

Baca Juga

Kemarau Panjang di Cimahi, Ratusan Warga Gelar Salat Istisqa Minta Turun Hujan

Dalam kasus pencopotan Dikdik Suratno Nugrahawan, kata Ferry, keputusan tersebut mencerminkan pentingnya tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat. 

"Tingginya inflasi dan ketidakstabilan harga beras adalah isu serius yang mempengaruhi kehidupan warga sehari-hari," kata Ferry Kurnia dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (9/10/2023). 

Baca Juga

Situ Lembang Kering Kerontang, Warga Serbu PDAM Tirta Raharja Cimahi

Kang Ferry, sapaan akrab Waketum Partai Perindo ini, menyatakan, selain mengendalikan inflasi dan mengelola ekonomi, pemerintah juga harus memastikan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, perumahan, dan lain-lain berjalan baik. 

Baca Juga

Heboh Ular Sanca Batik Masuk Rumah dan Lilit Pot Bunga di Cimahi

Kualitas pelayanan publik ini sangat memengaruhi kesejahteraan masyarakat dan tingkat kepuasan mereka terhadap kinerja pemerintah.

"Evaluasi dan peningkatan terus-menerus terhadap pelayanan publik adalah langkah yang sangat penting. Pemerintah harus mendengarkan masukan dan keluhan masyarakat serta melakukan reformasi jika diperlukan untuk memastikan pelayanan yang lebih baik dan efisien," ujar Kang Ferry.

Baca Juga

Lestarikan Kuliner Khas Sunda, Warga Cimahi Ikut Pelatihan Buat Bakso Tahu

Keberpihakan kepada masyarakat dalam pelayanan publik, tutur dia, juga merupakan nilai penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Semua warga, tanpa memandang latar belakang atau status sosial, harus mendapatkan akses sama terhadap pelayanan publik berkualitas.

"Dengan memperhatikan isu inflasi dan pelayanan publik secara serius, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Evaluasi terus-menerus dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat adalah kunci dalam menjalankan pemerintahan yang efektif dan adil," tutur Bacaleg DPR dari Dapil Jawa Barat 1 (Kota Bandung dan Cimahi) ini.

Baca Juga

Meluasnya Dampak Kekeringan di Cimahi, Warga Serbu PDAM Demi Air Bersih

Diketahui, Mendagri Tito Karnavian mengambil sikap tegas kepada pemimpin daerah yang tidak mampu mengendalikan inflasi. Tito memutuskan untuk mencopot Pj Wali Kota Cimahi Dikdik Suratno Nugrahawan dari jabatannya.

Mendagri M Tito Karnavian mengatakan, Kemendagri telah berkali-kali mengingatkan inflasi di Cimahi tinggi dan harga beras tidak turun-turun. Karena itu, Kemendagri memutuskan untuk mengganti Dikdik.

"Saya sudah berkali-kali menyampaikan kepada Kota Cimahi, inflasinya tinggi, berasnya naik tidak turun-turun. Saya sudah berkali-kali ingatkan tidak juga terkendali. Padahal, (Cimahi) dikelilingi daerah penghasil cabai. Saya minta untuk diganti dan sudah diganti dan sudah saya tanda tangani hari Sabtu lalu untuk diganti dengan (penjabat) wali kota yang baru," ungkap Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2023, Senin (9/10/2023).

Sebaliknya, M Tito Karnavian memperpanjang masa jabatan Pj Bupati Aceh Barat Mahdi Efendi. Dia menerangkan, Aceh Barat baru saja menyabet tiga penghargaan sekaligus pada pekan lalu. Aceh Barat pun mendapat hadiah insentif fiskal.

"Inflasi terbaik penanganannya, kemudian belanja dalam negeri terbaik paling tinggi, dan merealisasikan belanja tertinggi," ujar Tito.

Mendagri menuturkan pekan lalu dalam sidang tim penilai akhir (TPA) yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi), Mahdi disetujui kembali menjadi Pj Bupati Aceh Barat dan telah disetujui.

"Saya menyampaikan Bapak Presiden bahwa tiga-tiganya dapat penghargaan Mahdi ini saya minta untuk dilanjutkan sebagai bupati dan sudah disetujui dan Sabtu yang lalu saya sudah tanda tangani SK untuk melanjutkan sampai tahun berikutnya," tutur Mendagri.

Editor: Agus Warsudi