Pengisian Kursi Wabup, PKB Bandung Barat: Jangan Jadi Batu Loncatan Pemilu 2024

BANDUNG BARAT, iNews.id - Jabatan kursi Wakil Bupati Bandung Barat hingga saat ini masih kosong setelah ditinggalkan Hengki Kurniawan yang menjadi Plt Bupati. Hal itu setelah Bupati Aa Umbara tersandung masalah hukum dalam kasus bansos Covid-19 di Dinas Sosial Pemkab Bandung Barat (KBB).

Pengisian Wakil Bupati KBB muncul seusai Bupati Bandung Barat nonaktif, Aa Umbara Sutisna divonis lima tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung, Kamis (4/11/2021). Secara aturan posisi wakil bupati bisa diisi jika jabatannya masih lebih dari 18 bulan, dari sebelum berakhirnya kepemimpinan pasangan Aa Umbara-Hengki Kurniawan (Akur) di September 2023.

Baca Juga

Mulai 2023 Tak Ada Tenaga Honorer, Ini Kata Pemkot Bandung 

"Kalau kami melihatnya sah-sah saja ada yang mengklaim dari partai kolisi Akur merasa pantas untuk duduk di kursi KBB 2. Tapi mereka harus yang betul-betul paham terkait dengan kultur budaya dan kondisi KBB," kata Ketua DPC PKB KBB, Asep Dedi, Sabtu (22/1/2022).

Menurutnya, jangan sampai hanya orang-orang yang punya ambisi secara politik dan kekuasaan tapi tidak melihat kondisi dinamika yang terjadi di masyarakat. Sebab dengan dua kali kejadian Bupati Bandung Barat ditangkap oleh KPK telah menyisakan trauma dan krisis kepercayaan terhada pemerintah daerah. 

Baca Juga

Sempat Bersitegang dengan Bahar bin Smith, Brigjen TNI Achmad Fauzi Dimutasi ke Seskoad

Harus muncul figur pemimpin yang bisa melindungi, mengayomi, dan menyelamatkan KBB dari keterpurukan. Hal itu tentunya menjadi sebuah pemikiran bersama dari para partai koalisi yang mendukung Akur, supaya ke depan tidak ada lagi pemimpin daerah di KBB yang tersangkut hukum.

"KBB harus diselamatkan oleh semuanya terutama dari partai koalisi yang nanti mungkin merekomendasikan untuk KBB 2," kata Asep. 

Baca Juga

Sketsa Pembunuh Ibu dan Anak di Subang Disebar ke Seluruh Indonesia

Dirinya pun tidak mau ketika yang mengisi KBB 2 nanti adalah figur yang hanya menjadikan alat sebagai batu loncatan untuk Pemilu 2024. Sebab dalam masa kepemimpinannya tentu tidak akan fokus bagaimana memikirkan pembangunan dan masyarakat di KBB. Jangan sampai karena haus kekuasaan lantas pekerjaan intinya malah terabaikan. 

"Tidak masalah mau figur dari selatan atau utara juga, asal jangan jadi sebuah sentimen wilayah. Asalkan bupati dan wakilnya menjadi pemimpin yang baik, bisa bermanfaat, dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat pasti akan didukung," ucapnya. 

Editor: Asep Supiandi