Penertiban Rumah di Tamansari Ricuh, Wali Kota Bandung Minta Maaf kepada Warga

Billy Maulana Finkran ยท Sabtu, 14 Desember 2019 - 17:31 WIB
Penertiban Rumah di Tamansari Ricuh, Wali Kota Bandung Minta Maaf kepada Warga
Wali Kota Bandung Oded M Danial saat konferensi pers di Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (14/12/2019). (Foto: iNews/Billy Maulana Finkran)

BANDUNG, iNews.id – Wali Kota Bandung Oded M Danial meminta maaf atas bentrokan yang terjadi antara warga dengan petugas Satpol PP saat penertiban areal proyek pembangunan rumah deret di RW 11 Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kamis (12/12/2019. Dalam penertiban yang berlangsung ricuh tersebut, diketahui banyak warga yang melakukan perlawanan.

Penertiban aset Pemkot Bandung itu pun berakhir rusuh. Warga dan petugas Satpol PP terlibat baku hantam dan saling lempar batu. Sejumlah warga juga menangis histeris karena tidak rela rumahnya dibongkar.

“Mang Oded sebagai Wali Kota Bandung, yang mendapat amanah memimpin Bandung, sekaligus sebagai bapaknya warga Bandung, ingin menyampaikan permohonan maaf kepada semua warga Bandung kalau dengan adanya penertiban aset untuk pembangunan rumah layak huni di Tamansari itu, terganggu sekiranya,” kata Oded saat konferensi pers di Pendopo Kota Bandung, Sabtu (14/12/2019).

Menurut Oded, tindakan yang dilakukan petugas Satpol PP sudah sesuai standard operasional prosedur (SOP). Satpol PP melakukan penertiban aset agar Pemkot Bandung bisa segera membangun rumah layak huni untuk warga sekitar Tamansari.

Untuk itu, dia meminta dukungan kepada seluruh warga Kota Bandung agar pembangunan rumah deret Tamansari bisa berjalan dengan baik. Pemkot Bandung ingin segera menyediakan hunian yang layak bagi warga yang membutuhkan.

“Mudah-mudahan, saya mohon dukungan dan doanya dari semua warga Bandung untuk memberikan rumah yang layak kepada saudara-saudara kita. Ini sesuai dengan amanat undang-undang bahwa pemerintah itu punya kewajiban memberikan kesejahteraan, hunian yang layak,” katanya.

Dia juga mengatakan, sudah banyak warga yang sudah mengajukan permohonan untuk bisa menempati hunian tersebut. “Sudah 3.000 warga yang sudah ngantre warga meminta mengajukan hunian rumah sewa di Kota Bandung. Mudah-mudahan sedikit-sedikit kita bisa hadirkan sehingga mudah-mudahan bisa meminimalisasi, menuntaskan warga Bandung yang tidak punya rumah,” katanya.

Perwakilan kuasa hukum warga dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung Rifki Zulfikat sebelumnya mengatakan, eksekusi permukiman warga Tamansari tersebut tidak sesuai dengan prosedur hukum. Pasalnya, warga sudah membawa kasus ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung terkait izin lingkungan pembangunan rumah deret dan saat ini proses hukum sedang berjalan.

Dia juga mengatakan, pembongkaran dan pengosongan isi rumah warga Tamansari dilakukan secara paksa, dadakan, dan tanpa pemberitahuan waktu yang jelas. Selain itu, dia menyayangkan tindakan kekerasan yang terjadi selama proses penertiban.

“Akses menuju rumah warga dirusak. Warga yang belum setuju, sudah kena bongkar rumahnya. Itu tindakan sangat serampangan yang dilakukan aparat Satpol PP. Di proses ini, serangkaian kekerasan terjadi. Yang menjadi korban proses pembangunan ini adalah warga yang masih bertahan,” kata Rifki.


Editor : Maria Christina