Pemerintah Tolak Kepengurusan Partai Demokrat versi KLB Deliserdang

Riezky Maulana ยท Rabu, 31 Maret 2021 - 14:18:00 WIB
Pemerintah Tolak Kepengurusan Partai Demokrat versi KLB Deliserdang
Moeldoko saat hadir di KLB Partai Demokrat di Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara. (Foto: iNews.id)

JAKARTA, iNews.id – Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menolak mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Deliserda, Sumatera. Dengan demikian, kepengurusan Partai Demokrat pimpinan Moeldoko dianggap ilegal.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly mengatakan, berkas kepengurusan Partai Demokrat versi Moeldoko ditolak karena tak memenuhi sejumlah dokumen yang diminta oleh Kemenkumham. 

Setelah dilakukan penelitian dan pemeriksaan, kata Yasonna H Laoly,  dokumen pengurus Partai Demokrat versi KLB Deliserdang, Kemenkumham mennyatakan belum memenuhi syarat. 

"Hasil verifikasi, berkas belum dapat dipenuhi kepengurusan DPD dan DPC. Dengan demikian pemerintah menyatakan permohonan KLB di Deliserdang ditolak," kata Yasonna dalam konferensi pers, Rabu (31/3/2021).

Editor : Agus Warsudi

Halaman : 1 2

Bagikan Artikel: