Pembangunan Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur, Jokowi Bilang Begini 

Agung Bakti Sarasa · Senin, 17 Januari 2022 - 14:17:00 WIB
   Pembangunan Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur, Jokowi Bilang Begini 
Presiden Jokowi saat menyampaikan kuliah umum di Gedung PPAG Unpar di Kampus Unpar, Jalan Ciumbuleuit, Kota Bandung, Senin (17/1/2022). (Foto: iNews.id/Agung Bakti Sarasa) 

BANDUNG, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur merupakan bagian transformasi besar-besaran di Indonesia. Jokowi menegaskan itu saat menyampaikan president lecture atau kuliah umum di hadapan civitas akademika Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) di Auditorium Gedung Pusat Pembelajaran Arntz-Geise (PPAG) di Kampus Unpar, Jalan Ciumbuleuit, Kota Bandung, Senin (17/1/2022). 

Jokowi menyatakan, saat ini, Indonesia tengah melakukan transformasi besar-besaran dalam bidang ekonomi, economy hijau atau green economy, dan teknologi digital. Hadirnya ibu kota baru, kata Jokowi, menjadi bagian dari transformasi tersebut. 

"Saya ingin menegaskan mengenai ibu kota baru. Ibu kota baru kita ini bagian dari transformasi besar-besaran," kata Jokowi. 

Menurut Jokowi, pembangunan ibu kota baru bukan hanya sekadar memindahkan kantor-kantor pemerintahan. Lebih dari itu, hadirnya ibu kota baru menjadi momentum dan titik awal menuju Indonesia berbasis inovasi dan teknologi. 

"Karena dari sinilah kita akan memulai. Pembangunan ibu kota baru di Kaltim ini harus dijadikan momentum untuk membangun kota yang sehat, efisien, produktif yang dirancang sejak awal dan warganya ke mana-mana dekat, bisa naik sepeda, jalan kaki, karena zero emission," tuturnya. 

"Jadi sekali lagi, ibu kota negara baru bukan sekedar kota berisi kantor pemerintahan, tapi kita ingin membuat new smart metropolis yang mampu menjadi magnet global dan pusat inovasi," lanjut Jokowi menegaskan. 

Lebih lanjut Jokowi menjelaskan, dalam transformasi ekonomi, Indonesia berupaya menggenjot pendapatan, baik dari pajak maupun nonpajak, termasuk meningkatkan lapangan pekerjaaan melalui kebijakan pelarangan ekspor bahan mentah atau low material. 

"Oleh karenanya, sejak 2020, (ekspor) bahan mentah kita stop. Harus diproduksi di negara kita, baik barang jadi maupun barang setengah jadi," katanya. 

Editor : Asep Supiandi

Halaman : 1 2 3

Bagikan Artikel: