Minim Sosialisasi, Proyek Pengolahan Air Bersih di Cisarua KBB Diprotes Warga

BANDUNG BARAT, iNews.id - Pembangunan perusahaan pengolahan air bersih di Kampung Bongkok RT04/09, Desa Padaasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB) diprotes warga. Pasalnya, proyek tersebut dikhawatirkan akan menjadi ancaman bagi ketersediaan air bersih pada sumur warga. 

Selain itu, pembangunannya pun dirsa watga kurang sosialisasi dan tidak ada persetujuan, warga khawatir keberadaan perusahaan pengolahan air bersih itu bakal diikuti oleh pengeboran sumur artesis dan hal ini akan menjadi ancaman.

Baca Juga

Revitalisasi Pasar Tagog Padalarang Terus Dipantau agar Rampung Sesuai Target

"Kami menolak dan meminta agar perusahaan air bersih yang ada di lingkungan kami dibatalkan. Selain tidak ada persetujuan warga, kami takut ke depan air akan semakin sulit," kata salah seorang warga Kampung Bongkok RT04/09, Desa Padaasih, Subhan (61) usai mediasi di Kantor Desa Padaasih, Rabu (19/5/2021).

Disebutkannya, warga tidak pernah memberi persetujuan berdirinya perusahaan itu. Kalaupun ada tandatangan warga, itu adalah bukti kehadiran pada saat dilakukan rapat sebelumnya. Itupun ada beberapa nama warga yang dicatut dan tanda tangannya dipalsukan. 

Baca Juga

Banyak Perantau Akan Pulang Kampung ke Cianjur, Penyekatan di Perbatasan Diperpanjang

Atas hal ini, pihaknya sudah melayangkan surat ke Plt Bupati Bandung Barat dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) KBB, terkait pemanfaatan mata air oleh perusahaan tersebut. Apalagi selama ini sumber mata air tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari warga. 

Pada saat sumber mata air itu dikuasai oleh perorangan dan dikomersilkan maka warga bisa terancam tidak dapat air. Hal itu juga melanggar UU Sumber Daya Air Nomor 17 Tahun 2019, bahwa sumber daya air tidak bisa dikuasai oleh perseorangan, kelompok masyarakat, atau badan usaha.

Baca Juga

Cekcok dengan Istri, Pemotor Lampiaskan Emosi dengan Aniaya Pegawai SPBU di Cimahi

"Debit air di sini setiap tahun terus berkurang. Dulu, sumur gali 7-10 meter air sudah keluar, sekarang minimal harus 20 meter," ujarnya.

Kuasa Hukum dari Kantor Advokat SSR yang dikuasakan pihak perusahaan, Rangga Fauzie mengklaim jika sosialisasi ke warga sudah dilakukan. Hanya ada anggapan dari warga bahwa ini sudah final, padahal usahanya juga belum berjalan dan apakah akan dikeluarkan izin oleh pemerintah daerah atau tidak. 

"Kita hormati aspirasi itu, pro kontra adalah hal biasa. Yang jelas kami akan tempuh perizinan sesuai UU yang berlaku dan saat ini aktivitas pembangunan kami hentikan dulu sampai izin keluar," katanya. 

Sementara Kepala Desa Padaasih Deden Mujijat mengaku baru merapatkan persoalan ini bersama pihak terkait seperti dari LH, Polsek, perusahaan dan warga. 

"Hasil pertemuan, rencana pembangunan perusahaan air bersih ini akan diaji oleh LH dan dinas terkait, pihak perusahaan akan menghentikan aktivitas dan menempuh dulu semua perizinan," ucapnya. 

Editor: Asep Supiandi