Marak Angkot Dipasangi Stiker Caleg, KPU Jabar: Kami Tidak Bisa Melarang

CIMAHI, iNews.id - Suasana kampanye Pemilu 2024 semakin terasa. Angkutan kota alias angkot di Bandung Raya, menjadi sasaran dipasangi alat peraga kampanye (APK).

Sebagian angkot yang lalu-lalang di Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat (KBB) terlihat mulai dipasang stiker bergambar bacaleg di kaca belakang mobilnya. Hal itu dilakukan oleh para bacaleg demi mendongkrak elektabilitasnya.

Baca Juga

Kecewa Upah Naik Rp113.000, Buruh di Cimahi Wacanakan Gugat ke PTUN

Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat Hedi Ardia mengatakan, pemasangan APK di angkot pada dasarnya tidak dilarang dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye.

"Ya, kan tidak diatur. Kalau tidak diatur ketentuannya, berarti gimana kami mau mengatakan dilarang, kan tidak diatur," kata Hedi Ardia saat dihubungi, Sabtu (2/12/2023).

Baca Juga

Tangan Kiri Bocah di Cimahi Tersangkut dalam Kloset Jongkok selama 2 Jam

Karena tidak dimuat dalam PKPU, ujar Hedi, KPU tidak bisa melarang para peserta Pemilu 2024 baik caleg, capres, maupun partai politik untuk memasang APK pada angkot.

Baca Juga

Jelang Nataru, Harga Sembako di Kota Cimahi Meroket, Gula Pasir Langka

Namun KPU mengimbau pemasangan APK disesuaikan aturan dan titik yang sudah disepakati bersama KPU masing-masing daerah di Jawa Barat.

"Gak ada kewenangan untuk melarang. Itu bagian kreativitas masyarakat dalam menyemarakan kampanye," ujar Hedi Ardia.

Baca Juga

Menilik Hutan Larangan Kampung Adat Cireundeu Cimahi, Ada Pantangan Tak Boleh Ditinggalkan

Untuk aturan pemasangan APK berupa stiker yang memenuhi kaca belakang angkot, tutur Hedi Ardia, itu menjadi kewenangan dari dinas perhubungan. Bukan terkait larangan pemasangannya, namun berkaitan dengan aspek keamanan karena ada batas maksimal penempelan stiker pada kaca.

Hedi Ardia mengatakan, sejak dimulainya kampanye Pemilu 2024 memang masih ditemukan pelanggaran. Contoh paling mencolok adalah pemasangan APK pada pohon dan tiang listrik yang tentu saja melanggar.

Baca Juga

Massa Buruh Cimahi Bergerak Kepung Gedung Pakuan Rumah Dinas Gubernur Jabar

"Ya kalau bisa dibilang gak ada pelanggaran gak mungkin, potensi pelanggaran itu ada," ucap Hedi Ardia.

Editor: Agus Warsudi