La Nyalla Dukung Nama Provinsi Jawa Barat Diubah Jadi Provinsi Sunda

Karena itu, sebelum amandemen konstitusi tahun 1999 hingga 2002, MPR merupakan lembaga tertinggi negara. MPR menjadi wadah kedaulatan tertinggi pemilik negara ini, yaitu semua rakyat atau semua elemen bangsa. 

Di dalam MPR terdapat representasi partai politik melalui anggota DPR, representasi TNI-Polri melalui Fraksi ABRI, representasi daerah melalui anggota utusan daerah dan representasi golongan melalui anggota utusan golongan. 

"Tetapi pikiran-pikiran luhur para pendiri bangsa tersebut telah hilang karena adanya amandemen 20 tahun yang lalu. Konstitusi menempatkan partai politik sebagai penentu perjalanan bangsa dan kelompok nonpartisan terpinggirkan," ucapnya.

Karena itu, DPD terus menggugah kesadaran publik bahwa sistem tata negara Indonesia harus dikoreksi melalui amandemen konstitusi perubahan ke-5.

"Kita harus berani melakukan koreksi untuk mewujudkan tujuan hakiki dari lahirnya negara ini, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," katanya.

Ketua DPD hadir bersama dua Senator asal Jabar Eni Sumarni dan Asep Hidayat, Dharma Setiawan (Kepri), Sekjen DPD RI Rahman Hadi, Deputi Administrasi DPD Lalu Niqman Zahir dan Staf Khusus Ketua DPD Sefdin Syaifudin dan Togar M Nero.

Acara tersebut juga dihadiri Ketua Gerakan Pilihan Sunda, Andri Perkasa Kantaprawira, Pupuhu Lembaga Adat Kratwan Galuh Pakuan Rahyang Mandalajati Evi Silviadi Sanggabuana dan mantan anggota DPR Jabar, Ceu Popong Otje Djunjunan. 

Kemudian, tokoh Papua Kenius Kogoya, Waketum IPHI yang juga Ketua Forum Koordinasi Penataan Daerah Jabar, Rd Holil Aksan Umarzein, Bah Firman Guru Besar Sinar Banten, Ketua Kongres Sunda 2022 Avi Taufik Hidayat, Mayjen (Purn) Tatang Zaenudin yang menjabat Presiden Tani Indonesia, serta mantan Pangdam Siliwangi Mayjen (Purn) Iwan Sulandjana.

Editor: Maria Christina