La Nyalla Dukung Nama Provinsi Jawa Barat Diubah Jadi Provinsi Sunda

SUBANG, iNews.id - Ketua DPD AA La Nyalla Mahmud Mattalitti mendukung nama Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi Provinsi Sunda. Perubahan nama itu sesuai dengan keinginan masyarakat yang tertuang dalam Maklumat Sunda dan diamanatkan kepada La Nyalla.

Masyarakat berharap agar La Nyalla bisa memperjuangkan perubahan nama Provinsi Jabar ke pemerintah pusat.

Baca Juga

Ketua DPD La Nyalla Ajak Masyarakat Berantas Mafia Pupuk

"Kemajuan daerah dapat dicapai dengan semangat kecintaan warga terhadap tanah kelahirannya. Salah satu jalan untuk membangkitkan semangat tersebut, bisa dicapai dengan menggugah kesadaran kolektif warganya tentang hakikat sejarahnya," ujar La Nyalla usai menerima Maklumat Sunda di Subang, Rabu (2/2/2022).

La Nyalla menilai keinginan masyarakat Sunda hal yang wajar. Apalagi sejarah Tatar Sunda yang lahir dari Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh yang kemudian menyatu, memiliki sejarah panjang. 

Baca Juga

Ketua DPD La Nyalla Berharap Pulau Untung Jawa Tingkatkan Branding Pariwisata

Tatar Sunda masuk dalam dua babak, yakni masa prasejarah dan masa sejarah. Dua babak besar sejarah ini menjadi keunikan tersendiri dari Tatar Sunda karena tidak semua provinsi di Indonesia mengalaminya. 

"Gagasan untuk mengembalikan spirit kejayaan dari sejarah panjang kearifan lokal masyarakat Sunda melalui Maklumat Sunda layak untuk mendapat apresiasi dan dukungan," tuturnya. 

Baca Juga

La Nyalla Dukung Pemprov Jatim Realisasikan Proyek-Proyek Strategis Nasional

DPD juga memandang kekuatan dan karakteristik daerah yang berbeda-beda di Indonesia sama sekali bukan ancaman bagi NKRI. Justru hal itu merupakan wujud dari kebhinekaan Indonesia yang sudah menjadi kodrat sekaligus kekayaan hakiki dari bangsa Indonesia.

Dia menambahkan, para pendiri bangsa sangat menyadari dan memahami Indonesia terdiri atas beragam suku, agama, ras dan golongan. Para pendiri bangsa menyepakati mereka semua harus terwakili dalam satu wadah besar yang utuh di dalam negara ini, yaitu Pancasila.

Baca Juga

La Nyalla Minta Polda Jatim Usut Tuntas Dugaan Vaksinasi Booster Ilegal di Surabaya

"Pancasila yang menempatkan Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Musyawarah dan Keadilan Sosial sebagai falsafah bangsa telah merumuskan sistem tata negara Indonesia, yaitu demokrasi Pancasila. Inilah sistem tata negara yang paling sesuai dengan DNA asli bangsa ini," katanya.

La Nyalla menegaskan, sistem demokrasi Pancasila pun telah dirancang melalui mekanisme yang paling sesuai dengan watak dasar negara ini, dengan adanya lembaga kedaulatan rakyat yang mewakili semua kebinekaan yang ada.

Karena itu, sebelum amandemen konstitusi tahun 1999 hingga 2002, MPR merupakan lembaga tertinggi negara. MPR menjadi wadah kedaulatan tertinggi pemilik negara ini, yaitu semua rakyat atau semua elemen bangsa. 

Di dalam MPR terdapat representasi partai politik melalui anggota DPR, representasi TNI-Polri melalui Fraksi ABRI, representasi daerah melalui anggota utusan daerah dan representasi golongan melalui anggota utusan golongan. 

"Tetapi pikiran-pikiran luhur para pendiri bangsa tersebut telah hilang karena adanya amandemen 20 tahun yang lalu. Konstitusi menempatkan partai politik sebagai penentu perjalanan bangsa dan kelompok nonpartisan terpinggirkan," ucapnya.

Karena itu, DPD terus menggugah kesadaran publik bahwa sistem tata negara Indonesia harus dikoreksi melalui amandemen konstitusi perubahan ke-5.

"Kita harus berani melakukan koreksi untuk mewujudkan tujuan hakiki dari lahirnya negara ini, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," katanya.

Ketua DPD hadir bersama dua Senator asal Jabar Eni Sumarni dan Asep Hidayat, Dharma Setiawan (Kepri), Sekjen DPD RI Rahman Hadi, Deputi Administrasi DPD Lalu Niqman Zahir dan Staf Khusus Ketua DPD Sefdin Syaifudin dan Togar M Nero.

Acara tersebut juga dihadiri Ketua Gerakan Pilihan Sunda, Andri Perkasa Kantaprawira, Pupuhu Lembaga Adat Kratwan Galuh Pakuan Rahyang Mandalajati Evi Silviadi Sanggabuana dan mantan anggota DPR Jabar, Ceu Popong Otje Djunjunan. 

Kemudian, tokoh Papua Kenius Kogoya, Waketum IPHI yang juga Ketua Forum Koordinasi Penataan Daerah Jabar, Rd Holil Aksan Umarzein, Bah Firman Guru Besar Sinar Banten, Ketua Kongres Sunda 2022 Avi Taufik Hidayat, Mayjen (Purn) Tatang Zaenudin yang menjabat Presiden Tani Indonesia, serta mantan Pangdam Siliwangi Mayjen (Purn) Iwan Sulandjana.

Editor: Maria Christina