Kuasa Hukum Habib Bahar Klaim Korban Cabut Laporan, Ini Kata Dirditreskrimum Polda Jabar

Agus Warsudi ยท Kamis, 29 Oktober 2020 - 12:07:00 WIB
Kuasa Hukum Habib Bahar Klaim Korban Cabut Laporan, Ini Kata Dirditreskrimum Polda Jabar
Habib Bahar bin Smith saat tiba di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta pada 2019 silam. (Foto Sindonews).

BANDUNG, iNews.id - Aziz Yanuar, kuasa hukum Habib Bahar bin Smith, mengklaim bahwa pelapor atau korban Andriansyah telah mencabut laporan kasus dugaan penganiayaan yang terjadi pada 4 September 2018 di Cileungsi, Kabupaten Bogor.

Menanggapi klaim tersebut, Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jabar Kombes Pol CH Patoppoi mengatakan, sampai saat ini, penyidik kepolisian, baik Polres Bogor maupun Ditreskrumum Polda Jabar, belum pernah menerima surat perdamaian dan pencabutan laporan dari korban atau pelapor.

"Sampai saat ini, penyidik belum pernah menerima surat perdamaian dan pencabutan laporan. Berdasarkan hasil gelar perkara dan surat ketetapan, ya masih tersangka," kata Direktur Ditreskrimum kepada iNews.id melalui pesan singkat WhatsApp, Kamis (29/10/2020).

Sementara itu, Aziz Yanuar mengatakan, antara pelapor Andriansyah dan terlapor Habib Bahar bin Smith telah terjadi perdamaian pada 2019 silam. Bahkan pelapor mencabut laporannya di kantor polisi (Polres Bogor).

"Yang pertama kita sampaikan kepada masyarakat fakta-fakta, bahwa sudah ada perdamaian antara para pihak, Habib Bahar dan pelapor (Andriansyah). Sudah ada pencabutan laporan dari pelapor. Kemudian, pelapor tidak pernah mendatangi untuk memenuhi panggilan sebagai pelapor sejak mungkin 2019. Itu tidak pernah datang lagi. Cuman datang sekali aja (ke kantor polisi), kalau saya gak salah informasi ketika melaporkan. Ärtinya masih tahap penyelidikan," kata Aziz Yanuar kepada iNews.id.

Yang menjadi pertanyaan pihak terlapor Habib Bahar, ujar Aziz, sebelum penetapan tersangka, ada proses penyelidikan. "Di penyidikan, berkas apa yang ditandatangani oleh pelapor. Sedangkan pelapor tidak pernah datang. Di penetapan tersangka, keterangan apa dan tanda tangan siapa dari pelapor itu? (Sebab) pelapor tidak pernah datang," ujar Aziz.

Untuk memperoleh keadilan, Azis menuturpkan, pihaknya telah melaporkan kasus penetapan tersangka Habib Bahar bin Smith dalam kasus dugaan penganiayaan ini ke Komisi III DPR RI dengan lingkup tugas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan keamanan.

Diketahui, pasangan kerja Komisi III DPR RI adalah, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kejaksaan Agung (Kejagung), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Hukum Nasional, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Sekjen MPR, dan Sekjen DPD.


Editor : Agus Warsudi