KPK Berkantor 3 Hari di Gedung Pemkab Bandung Barat, ASN Galau

BANDUNG BARAT, iNews.id - Aktivitas penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berkantor di gedung Pemkab Bandung Barat menimbulkan kegalauan di para ASN. Hal tersebut sangatlah beralasan lantaran keberadaan KPK tersebut berkaitan dengan kasus korupsi yang sedang disidik. 

Bahkan di gedung utama tempat berlangsungnya pemeriksaan yang biasanya penuh dengan lalu lalang ASN, kini tampak sepi. Hanya petugas Satpol PP dan keamanan gedung internal yang melakukan penjagaan dan melarang orang yang tidak berkepentingan masuk ke lantai dua tempat pemeriksaan. 

Baca Juga

Unsika Karawang Berubah Status Jadi BLU, Kelola Keuangan Secara Mandiri

KPK diketahui mengajukan surat resmi pengajuan peminjaman tempat untuk memeriksa pejabat ASN di lingkungan Pemkab Bandung Barat dan pihak swasta (pengusaha) terkait lanjutan kasus dana darurat bansos Covid-19. Pemeriksaan dikakukan sejak Rabu (9/6/2021) sampai Jumat (11/6/2021).

Namun banyak kalangan yang mengeluhkan peminjaman tempat pemeriksaan yang dilakukan di pemda. Hal itu berdampak secara psikologis dan suasana kerja yang menjadi menegangkan. 

Baca Juga

Ini Cerita di Balik Nenek Erum yang Tewas Dalam Sumur di Tasikmalaya

"Kenapa pemeriksaan di sini? Mestinya di tempat netral atau di gedung KPK. Secara psikologis berdampaklah ke ASN," terang pejabat dinas yang minta namanya tidak disebutkan, Jumat (11/6/2021).

Plt Bupati Bandung Barat, Hengki Kurniawan mengakui jika Pemkab Bandung Barat menerima surat dari KPK untuk meminjam sebuah ruangan untuk memeriksa dan meminta keterangan puluhan ASN. 

Baca Juga

Puluhan Warga Terpapar Covid-19, Satu Kampung di Purwakarta Di-lockdown

"Kita menerima surat izin dari KPK untuk minjam ruang pemeriksaan sampai tanggal 11 Juni," ucapnya. 

Ketua Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (Gemak), KBB, Yana Suryana menilai, langkah penyidik KPK yang meminjam tempat di Pemkab Bandung Barat untuk melakukan pemeriksaan adalah tindakan yang aneh dan langka. Bahkan ini bisa jadi adalah yang pertama kali sejak KPK berdiri melakukan pemeriksaan di kantor pemda.

"Mestinya melakukan pemeriksaan juga di tempat netral. Seperti sebelumnya saat memeriksa di kantor BPK perwakilan Jabar. Apakah ini ada sangkut pautnya dengan pegawai KPK yang menjadi ASN sehingga kinerjanya bisa seperti BPK yang bisa memeriksa di kantor pemerintahan?" tanyanya. 

Dia pun mendesak agar KPK sebaiknya segera menyampaikan pernyataan resmi dengan menyudahi drama kasus pemeriksaan pejabat di KBB. Jika semakin lama dan berlarut-larut justru akan menimbulkan pertanyaan di masyarakat, apalagi jumlah yang diperiksa kali ini ada 36 pejabat ASN dan dari pihak pengusaha. 

"Masyarakat jadi bertanya-tanya, ini pemeriksaan kasus yang mana? Pastinya akan berdampak ke kinerja pemerintahan dan program ke masyarakat. Sementara pembangunan di harus dijalankan sesuai yang sudah tercantum dalam RPJMD. Kalau pemdanya terus diobok-obok gimana ASN bekerja dengan tenang," ucapnya. 

Editor: Asep Supiandi