Kejahatan Siber selama Pandemi Marak, Pemberantasan Terkendala Payung Hukum

Agus Warsudi ยท Rabu, 15 September 2021 - 12:34:00 WIB
Kejahatan Siber selama Pandemi Marak, Pemberantasan Terkendala Payung Hukum
Kejahatan siber semakin marak selama pandemi Covid-19. Namun upaya pemberantasan jenis kejahatan ini masih terkendala payung hukum. (Foto: Istimewa)

Kemudian, ujar Farhan, belum ada kejelasan batasan jangkauan kategori data yang wajib dilindungi. "Perdebatan apakah agregasi data pribadi termasuk salam subjek perlindungan data pribadi atau tidak. Selain mengatur perlindungan data elektronik juga data non elektronik?," ujar Farhan.

Menurut pria asal Kota Bandung ini, dalam RUU PDP terdapat tiga kepentingan menyesuaikan dengan ekosistem digital di Tanah Air. Yaitu, kepentingan bisnis, layanan publik dan kepentingan politik. 

Bisnis atau ekonomi adalah kepentingan para pelaku bisnis digital yang melakukan monetasi atas data pribadi yang dikumpulkan, dikuasai, dikelola, dan diolah, baik itu untuk bisnis iklan (adsense), konsultasi marketing ataupun direct selling.

"Sedangkan kepentingan layanan publik menyangkut masalah administrasi publik untuk layanan kesehatan publik, pendidikan nasional, pendaftaran pemilihan umum, penelitian ilmiah, sensus penduduk, sensus ekonomi, sensus pertanian dan penegakan hukum. Dalam hal ini pemerintah juga berkepentingan untuk melindungi data karya hak cipta budaya, seni dan ilmiah," tuturnya.

Editor : Agus Warsudi