Kasus Titip Siswa di PPDB 2022, Anggota DPRD Kota Bandung: Saya Tarik Kembali Surat Itu

BANDUNG, iNews.id - Warga Kota Bandung dihebohkan oleh beredarnya surat rekomendasi atau menitipkan siswa agar bisa masuk ke sekolah negeri dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2022. Ketebelece itu dibuat oleh anggota DPRD Kota Bandung yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar.

Surat bernomor 2029/R-A.DPRD/VI/2022 tersebut ditandatangani anggota Komisi D DPRD Kota Bandung H Erwin SE. Dalam surat disebutkan sejumlah SMKN di Kota Bandung dan daftar siswa yang diduga 'dititipkan' itu. 

Baca Juga

Heboh, Beredar Surat Legislator Kota Bandung Titip Siswa agar Diterima di Sekolah Negeri

"Maka berdasarkan hal di atas, mohon kiranya Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dapat memberikan kebijakan dan menerima siswa tersebut," tulis H Erwin SE dalam surat tersebut.

Baca Juga

Wakasek Hubin SMKN 5 Bandung: Tidak Ada OTT dan Pungli, hanya Miskomunikasi

Surat rekomendasi tersebut beredar luas di media sosial (medsos) hingga membuat geger warganet dan masyarakat luas. Berbagai pihak pun langsung bereaksi menanggapi hal itu. Mereka menilai, praktik 'titip menitip' peserta didik tersebut tak terpuji dan tak seharusnya dilakukan seorang anggota dewan.

Setelah viral dan membuat geger masyarakat, anggota DPRD Kota Bandung H Erwin SE angkat bicara. Dalam keterangan tertulis, Erwin mengaku membuat dan menandatangani surat rekomendasi tersebut. Dia berkilah, surat tersebut merupakan aspirasi warga Kota Bandung. 

Baca Juga

Satgas Saber Pungli Jabar Sita Rp40 Juta dari Penangkapan Kasek Kejuruan di Bandung

"Benar bahwa surat dimaksud dibuat, ditandatangani, dan dikirimkan saya dalam kapasitas sebagai anggota DPRD Kota Bandung dengan maksud dan tujuan meneruskan atau menyampaikan aspirasi dari warga masyarakat Kota Bandung," kata Erwin. 

Erwin membantah jika surat rekomendasi tersebut sebagai bentuk intervensi kepada Disdik Jabar, melainkan sekadar usulan sesuai aspirasi masyarakat Kota Bandung. Erwin menegaskan telah menarik kembali atau mencabut surat tersebut.

Baca Juga

Heboh! Saber Pungli Jabar Tangkap Kepala Sekolah Kejuruan di Bandung terkait Pungutan Liar

"Mengingat saat ini surat dimaksud menimbulkan kesalahpahaman dan kegaduhan, maka dengan ini saya menarik surat tersebut," katanya. 

Baca Juga

Satgas Saber Pungli Jabar Kerahkan Intelijen Awasi PPDB 2022 di Sekolah 

Berikut pernyataan lengkap Anggota Komisi D DPRD Kota Bandung H Erwin SE: 

Para awak media yang saya hormati...

Sehubungan dengan pemberitaan di media massa maupun di platform media sosial tentang surat rekomendasi PPDB yang saya kirimkan ke Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, berikut saya sampaikan penjelasan serta klarifikasi huna meluruskan duduk persoalan sebenarnya: 

1. Benar bahwa surat dimaksud dibuat, ditandatangani dan dikirimkan saya dalam kapasitas sebagai anggota DPRD Kota Bandung, dengan maksud dan tujuan meneruskan atau menyampaikan aspirasi dari warga masyarakat Kota Bandung. 

2. Aspek ekonomi menjadi pertimbangan utama saya untuk membantu menyampaikan  keinginan warga agar anaknya diterima di sekolah negeri, mengingat biaya pendidikan di sekolah negeri jauh lebih terjangkau dibandingkan sekolah swasta. 

3. Surat dimaksud bukan bentuk intervensi saya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, melainkan sekedar permohonan atau usulan sebagaimana aspirasi yang saya terima sebagai anggota dewan Kota Bandung. Surat tersebut tidak bersifat memaksa atau mengintervensi proses PPDB, karena pihak dinas berhak penuh untuk mempertimbangkan atau mengabaikannya. 

4. Mengingat saat ini surat dimaksud menimbulkan kesalahpahaman dan kegaduhan, maka dengan ini saya menarik surat tersebut. 

5. Selaku anggota dewan yang dipilih secara langsung oleh masyarakat, saya memiliki kewajiban untuk memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat khususnya di Kota Bandung melalui saluran dan cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

6. Saya mengapresiasi upaya pemerintah dalam hal ini Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung dalam melaksanakan PPDB.

Editor: Agus Warsudi