Kartu KPM Dikuasai Oknum Pendamping Desa, Bantuan PKH di KBB Tak Merata

BANDUNG BARAT, iNews.id - Sejumlah warga di Desa Sirnagalih, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengeluhkan tidak mendapat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Penyebabnya, kartu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dikuasai oleh oknum penamping.

Selain itu warga yang sempat mendapatkan bantuan uang juga mengaku tidak menerima utuh karena ada potongan.

Baca Juga

Bandung Terapkan PPKM Level 4, Pasar Baru Trade Center Masih Tutup

Seorang warga mengatakan, terakhir mendapatkan bantuan pada 2018. Untuk BPNT dengan nominal Rp200.000 dalam bentuk barang, tapi yang diterimanya tidak sesuai. Seperti beras, tahu, kentang, telor, yang jika dinominalkan hanya sekitar Rp140.000-Rp150.000.

"Kan saya gak pegang kartunya karena (dipegang) sama pendamping. Tau-tau udah dikasih barangnya (BPNT) tapi struknya tidak pernah dikasih. Padahal jatahnya per KPM Rp200.000," kata warga yang minta namanya tidak disebutkan, Senin (26/7/2021).

Baca Juga

Ini Sosok Kombes Pol Aswin Sipayung yang Segera Pimpin Polrestabes Bandung

Warga lain membenarkan selama ini tidak pernah memegang kartu bantuan BPNT atau PKH karena dipegang oleh pendamping. Alasan pendamping, hanya dia yang bisa mencairkan dan membelanjakan bantuan itu. Sedangkan warga tidak bisa mencarikan bantuan tersebut.

Baca Juga

Respons Keputusan Jokowi, Ridwan Kamil: 11 Daerah Terapkan PPKM Level 3, Sisanya Level 4

"Kalau bantuan pangan sudah sembilan bulan gak dapat. Terus kalau bantuan uang, awalnya sempat dapat Rp1,5 juta per tiga bulan. Terus turun Rp800, Rp700, dan Rp600. Gak tau kenapa terus turun. Tapi memang suka ada potongan," ujar warga.

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah warga penerima bantuan PKH dan BPNT di Desa Sirnagalih, Cipeundeuy, sebanyak 561 KPM. Mengacu kepada surat Kemensos yang dikeluarkan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Rachmat Koesnadi Nomor 482 tanggal 30 Maret 2021, pendamping PKH dilarang menjadi pemasok barang di e-Warong dan tidak boleh mengumpulkan dan menyalahgunakan kartu KPM.

Baca Juga

Kapolri Mutasi 504 Perwira, Kapolrestabes Bandung Jabat Irwasda Polda Sumsel

Sementara itu, Camat Cipeundeuy Heri Kemaludin mengatakan, bagi warga yang tidak mendapatkan bantuan sosial tunai (BST) dan BPNT, sebaiknya segera berkoordinasi dengan pihak desa.

Terkait kartu KPM yang dipegang oleh pendamping PKH dirinya belum mendengar dan sebaiknya disampaikan ke desa. "Kalau ada yang merasa belum dapat bantuan atau tidak kekemot, lapor atau koordinasikan ke desa. Jangan sampai jadi masalah atau kecemburuan," kata Heri.