KA Argo Parahyangan Disuntik Mati, Profesor Unpad: Biarkan Konsumen Memilih

BANDUNG, iNews.id - Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (Unpad) Prof Arief Anshory Yusuf menilai rencana pemerintah menyuntik mati KA Argo Parahyangan, bukan langkah yang tepat. Langkah pemerintah seperti itu menyusul beroperasi Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) di pertengahan 2023. 

Dia mengatakan, pemerintah jangan terburu-buru mematikan operasional KA Argo Parahyangan saat kereta cepat Jakarta-Bandung beroperasi. 

Baca Juga

Tega, Pengungsi Gempa Cianjur Diduga Ditagih Uang Sewa Lahan Rp1 Juta Viral di Medsos

“Biarkan konsumen memilih dahulu kereta cepat atau Argo Parahyangan. Bila betul nanti kereta cepat lebih baik (dari kecepatan, praktikalitas, dan keterjangkauan), maka konsumen akan beralih secara alamiah. Jangan terburu-buru kalau belum jelas terbukti. Kebijakan jangan hanya dibikin berbasis asumsi,” kata Prof. Arief dikutip dari Kanal Media Unpad, Jumat (9/12/2022). 

Dia menilai, layanan kereta cepat dan Argo Parahyangan tidak persis sama dan ada heterogenitas dalam kebutuhan konsumen pengguna. Argo Parahyangan memberikan transportasi dari pusat kota ke pusat kota, dalam hal ini dari Stasiun Bandung ke Stasiun Gambir, tanpa harus transit menggunakan moda transportasi pengumpan (feeder). 

Baca Juga

6 Fakta Menarik Cianjur, Nomor 5 Bikin Putra Mahkota Jepang Kesengsem

Jika pemerintah tetap memaksakan untuk menutup layanan Argo Parahyangan, Prof Arief berpendapat, secara ekonomi, sangat mungkin akan banyak segmen penumpang beralih ke moda transportasi lain, salah satunya adalah angkutan shuttle bus. 

Menutup layanan Argo Parahyangan yang mampu mengangkut sekitar 8.000 penumpang per hari untuk beralih ke layanan kereta cepat dengan target angkut 30.000 penumpang per hari bukan menjadi solusi yang baik. 

Baca Juga

Korban Gempa Cianjur Bersyukur Dapat Bantuan dari MNC Peduli dan Kemenparekraf

Lebih lanjut Ketua Dewan Profesor Unpad tersebut menjelaskan, sebagai monopoli jasa perkeretaapian di Indonesia. Pemerintah melalui PT KAI perlu mementingkan kepentingan konsumen ketimbang pemilik modal. Menghilangkan Argo Parahyangan menurutnya akan berpotensi menyengsarakan konsumen. 

“Monopoli yang terjadi secara alami seperti jasa kereta api ini perlu diregulasi atau dikelola monopolinya oleh negara agar kepentingan konsumen terjaga. Tetapi kalau pengelolaan monopoli ini malah mengabaikan kepentingan konsumen ini jadi regulasi monopoli salah kaprah. Kalau struktur pasarnya ada pesaing, masyarakat akan punya alternatif. Tetapi ini ‘kan tidak,” katanya.

Alternatif solusi yang bisa dilakukan salah satunya meningkatkan aksesibilitas kereta cepat dan meningkatkan efisiensi dan kenyaman dari transportasi pengumpan agar penumpang dapat beralih secara alamiah ke kereta cepat. 

“Pastikan agar waktu tempuh point-to-point jauh lebih cepat daripada Argo. Misalnya, feeder-nya harus super efisien dan memberikan kenyamanan pada penumpang, sehingga penumpang punya pilihan tanpa perlu mematikan alternatif moda lain,” ucapnya. 

Editor: Asep Supiandi