Ini Penyebab Anggaran Pemda KBB Defisit, DAU Gaji PPPK dari Pusat Tidak Turun

BANDUNG BARAT, iNews.id - Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengalami defisit anggaran sehingga berdampak kepada berbagai program kegiatan dan pembangunan, tertunda. Bahkan kondisi itu juga berimbas kepada gaji tenaga honorer yang hanya teranggarkan sembilan bulan. 

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD KBB Bagja Setiawan mengatakan, krisis keuangan yang dialami Pemda KBB terjadi dalam tiga tahun terakhir secara terus menerus. Pandemi Covid-19 jadi salah satu pemicu sehingga membuat Pemda harus melakukan refocusing APBD.

Baca Juga

Libur Tahun Baru Islam, Objek Wisata di Lembang KBB Dipadati Ribuan Wisatawan

Kemudian ada pengurangan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat kemudian ada koreksi Dana Bagi Hasil (DBH) dari provinsi pada 2020. Pda 2021, kondisi keuangan tidak kunjung membaik, sehingga membuat Dana Alokasi Umum (DAU) untuk KBB dikurangi 4 persen.

Baca Juga

Ribuan Warga Padalarang KBB Meriahkan Pawai Obor Sambut Tahun Baru Islam

"Penyebab anggaran defisit adalah karena sejumlah faktor itu, serta ada juga pergeseran DAU 8 persen untuk penanganan Covid-19 serta koreksi DBH dari Pemprov Jabar," kata Ketua Banggar DPD KBB, Jumat (29/7/2022).

Bagja Setiawan menyatakan, kondisi itu diperburuk dengan kinerja Pemda KBB yang menurutnya kurang cermat dalam membuat perencanaan anggaran. Contohnya dalam perencanaan APBD tahun ini diasumsikan ada potensi penambahan anggaran untuk gaji PPPK sebesar Rp100 miliar dari DAU.

Baca Juga

Keren, Gang Sempit di Padalarang KBB yang Semula Kumuh Kini Indah Penuh Warna

Namun pada kenyataannya DAU dari pemerintah pusat tersebut tidak turun. Sehingga otomatis dalam perjalanannya hal tersebut harus dicover oleh APBD. Padahal realisasi pendapatan asli daerah (PAD) selama pandemi Covid-19 tidak maksimal, terutama dari sektor pariwisata yang selama ini jadi andalan.

Baca Juga

Rokok Ilegal Marak Beredar di Pinggiran KBB, Petugas Sita 85.000 Batang

"Bisa dikatakan Pemda kurang cermat dalam perencaan. Komunikasi yang kurang, koordinasi dengan pemerintah di atasnya juga tidak berjalan baik," ujar politisi PKS ini.

Karena itu, tutur Bagja Setiawan, SKPD seharusnya bisa membuat skala prioritas belanja mana yang harus segera direalisasikan dan mana yang bisa ditangguhkan. Itu sebagai upaya pengendalian yang dilakukan untuk menutup defisit. Sekaligus menaikan potensi pendapatan di sisa akhir tahun berjalan ini. 

Baca Juga

Dapat Jatah Kuota 607 PPPK, Pemda KBB Tunggu Jadwal Tes Calon Pegawai

"Ini jadi pelajaran buat kita ke depan dan mudah mudahan di 2023 tidak terjadi lagi. Makanya DPRD dan Pemda KBB akan duduk bersama membahas permasalahan keuangan ini," tutur Bagja Setiawan.

Editor: Agus Warsudi