Imbas Klaster Secapa AD, Pemprov Jabar Pertimbangkan Kembali Kegiatan di Pesantren

Antara ยท Jumat, 10 Juli 2020 - 23:33 WIB
Imbas Klaster Secapa AD, Pemprov Jabar Pertimbangkan Kembali Kegiatan di Pesantren
Santri di Pondok Pesantren Shobarul Yaqien, Majalengka diperiksa petugas, Sabtu (20/6/2020). (Foto: iNews/Mohamad Zeni Johadi)

BANDUNG, iNews.id- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mempertimbangkan kembali rencana pembukaan kegiatan belajar mengajar di pondok pesantren setelah adanya klaster baru penyebaran Covid-19 di Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat (Secapa AD). Pemprov akan mengkaji lebih jauh aktivitas belajar di pesantren.

Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Berli Hamdani mengatakan, jika angka reproduksi meningkat, baik pesantren maupun sekolah umum bakal dipertimbangkan.

"Kalau melihat seperti ini memang ada beberapa pertimbangan yang sangat krusial dan penting yang harus dimasukkan ke situ," kata Berli di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (10/7/2020).

Dia menduga, pola penyebaran Covid-19 yang terjadi di Secapa AD merupakan transmisi lokal antaranggota TNI AD. Karena di lembaga itu anggota hidup bersamaan di asrama dan berkegiatan bersama.

"Tanggal 7 Juli kemarin, kami sudah bisa menyimpulkan bahwa di luar (pemukiman sekitar Secapa AD) itu clear tidak ada masalah, jadi kemungkinan dari dalam, nah ini yang masih kita selidiki," kata dia.

Terkait awal mula penyebaran wabah, ia mengatakan masih menyelidiki secara epidemiologis penyebab klaster baru tersebut, namun penyelidikan tersebut membutuhkan waktu tidak sebentar.

"Kita kan gak tahu aktivitas dari masing-masing peserta didik, kan di situ tuh banyak sekali peserta didiknya di atas 1.000 orang dan tentunya kita harus menanyakan satu-satu dan ini perlu waktu," kata dia.

Selain sektor pendidikan, menurutnya, adanya klaster baru itu juga akan berpengaruh ke sektor lainnya yang juga akan turut dipertimbangkan pelonggaran nya. Sektor lain itu, seperti tempat hiburan, tempat wisata, dan sektor lainnya yang masih ditutup saat fase adaptasi kebiasaan baru (AKB) ini.

"Jadi dengan timbulnya perkembangan baru ini, saya rasa juga itu akan termasuk ke dalam pertimbangan-pertimbangan yang akan diambil oleh ketua gugus tugas, semuanya akan dievaluasi," katanya.


Editor : Kastolani Marzuki