Harga BBM Tinggi, Peneliti Indef Sebut Kanaikan Mestinya Tak Lebih 5 Persen 

BANDUNG, iNews.id - Peneliti Indef menilai, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mestinya tidak lebih dari 5 persen, sebagai bentuk pertimbangan kemampuan bayar masyarakat. Kenaikan lebih dari 5 persen dinilai akan memberatkan masyarakat. 

Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad mengatakan, harga BBM memiliki peran penting karena akan berpengaruh terhadap semua lini. Kenaikan BBM sebesar apapun akan memberi pengaruh terhadap inflasi dan daya beli masyarakat, akibat harga yang terus naik. 

Baca Juga

Tipping Fee di Legok Nangka Mahal, Biaya Buang Sampah Bakal Kuras APBD KBB

"Solusinya, kalaupun ada kenaikan mestinya disesuaikan dengan daya beli masyarakat, misalnya kenaikan maksimal 5 persen, disesuaikan dengan GDP (gross domestik product)," kata Tauhid pada rilis survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) secara daring, Minggu (24/7/2022). 

Selain itu, pemerintah dan Pertamina mesti memaksimalkan sistem subsidi agar tepat sasaran. Sistem subsidi bisa diberikan berbasis orang, sehingga penerima subsidi jelas dan terukur. Jangan sampai subsidi pemerintah terhadap BBM jebol lebih dari Rp500 triliun. 

Baca Juga

Kontak Erat dengan Sonya Fatmala, 7 Pegawai Pemda KBB Harus Dites Swab

"Program alokasi subsidi melalui My Pertamina harus efektif, kalau tidak nanti subsidi Rp500 triliun bisa jebol," ujarnya.

Baca Juga

Buruh Pabrik Tewas, Jasad Ditemukan Mengambang di Waduk Saguling KBB

Kendati begitu, dia pun menyoroti harga keekonomian BBM produksi Pertamina yang dinilai terlalu tinggi. Dia membanding dengan harga keekonomian BBM negara lain yang bisa ditekan sekecil mungkin. 

"Kenapa harga keekonomian BBM di Indonesia ini sangat tinggi. Padahal ada  beberapa negara bisa rendah. Jadi apakah program BBM kita belum efisien atau kurang tepat sasaran. ini menjadi problem kita," tutur dia. 

Terkait survei yang menyimpulkan susbidi BBM masih dibutuhkan masyarakat, dia menilai subsidi penting bagi warga miskin. Namun jangan sampai tidak tepat sasaran dan melemahkan masyarakat. 

Editor: Asep Supiandi