Habib Bahar Segera Disidang, Kejati Jabar Siapkan Jaksa Senior dan Berpengalaman

BANDUNG, iNews.id - Habib Bahar bin Smith, tersangka penyebaran berita bohong atau hoaks, segera diadili di persidangan. Untuk mengadili penceramah itu, Kejaksaan Tingi (Kejati) Jabar menyiapkan tim jaksa penuntut umum (JPU) senior dan berngalaman.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jabar Dodi Gazali Emil mengatakan, jaksa-jaksa yang masuk dalam tim JPU itu berpengalaman mengadili perkara pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
"Jaksa senior dan berpengalaman dengan perkara ITE. Juga yang pernah menyidangkan kasus HBS (Habib Bahar Smith)," kata Kasipenkum Kejati Jabar kepada wartawan, Jumat (18/2/2022).
Dodi Gazali Emil menyatakan, total 12 jaksa dalam tim JPU, gabungan dari Kejati Jabar dan Kejari Kabupaten Bandung. "Jumlahnya 12 orang. Gabungan dari Kejati Jabar dan Jaksa di Kabupaten Bandung karena TKP-nya di sana," ujar Dodi Gazali Emil.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, dari 12 nama itu, satu di antaranya adalah Suharja. Jaksa Suharja sudah dua kali menangani perkara Bahar. Kasus pertama yang ditangani yakni saat Bahar menganiaya dua remaja. Kemudian, perkara penganiayaan yang dilakukan Bahar terhadap sopir taksi online di Bogor.
Diketahui, Habib Bahar bin Smith ditetapkan sebagai tersangka pada awal Januari 2022 lalu setelah dilaporkan menyebarkan berita bohong saat berceramah di Margahayu, Kabupaten Bandung.
Setelah penyidikan selesai, perkara itu dilimpahkan ke kejaksaan dan telah dinyatakan lengkap atau P21. Pelimpahan dilakukan dari penyidik Polda Jabar ke Kejati Jabar pada Kamis (17/2/2022). Selain Habib Bahar, tersangka lain yakni Tatang Rustandi juga turut dilimpahkan. Tatang merupakan pengunggah video ceramah Bahar.
Dalam perkara ini, Bahar dan Tatang diduga melakukan tindak pidana melanggar Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat 2 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) angka 1E KUHPidana.
Editor: Agus Warsudi