Dituding Terima Gratifikasi Proyek Pasar di KBB, Ini Jawaban Bupati Hengki

BANDUNG BARAT, iNews.id - Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan menghargai kontrol sosial dari elemen masyarakat terhadap pemerintahan di Pemda KBB. Namun jangan sampai melaporkan informasi hoaks.

Hengki mencontohkan, pelaporan soal dugaan gratifikasi proyek pasar di KBB. Substansi materi pelaporan membuatnya bingung. Sebab pasar yang dimaksud dalam pelaporan tersebut sudah ada bukan saat di era dirinya menjabat sebagai bupati.

Baca Juga

Sapi Brahman Berbobot 940 Kg asal KBB Terpilih sebagai Hewan Kurban Presiden Jokowi

"Saya hargai (pelaporan) itu bagian dari kontrol sosial. Tapi saya juga bingung kalau soal pasar. Pasar itu udah ada bukan di era saya. Jadi komitmennya saya tidak tahu," kata Bupati Bandung Barat seusai bersih-bersih Plasa Mekarsari bersama jajaran ASN KBB, Jumat (16/6/2023).

Hengki menyinggung soal pelaporan dugaan adanya gratifikasi mobil Toyota Fortuner hitam kepada dirinya. Padahal mobil yang setiap hari dipakai itu adalah mobil dinas dari Pemda KBB, sehingga tidak ada unsur gratifikasi.

Baca Juga

Anggaran Tukin di KBB Rp12 Miliar Belum Dicairkan, Ribuan ASN Resah

Karena itu, orang nomor satu di KBB ini akan menyikapi semua pelaporan itu dengan biasa saja. Jika pun ada klarifikasi dari pihak aparat penegak hukum (APH), sebagai warga negara yang baik. Hengki siap memberikan keterangan.

"Selama ini saya menjalankan kebijakan semua on the track, termasuk dalam melakukan rotasi mutasi," ujar Hengki Kurniawan.

Baca Juga

Kunjungan ke Lembang KBB, Prabowo Bertemu Mantan Anak Buah yang Kini Jabat Danrem 062 TN

Bupati Bandung Barat menuturkan, pemerintah tidak antikritik. Namun, jangan melaporkan informasi hoaks dan fitnah. Terlebih di tahun politik ini jangan ada black campaign yang berlindung dari kata 'diduga'.

Baca Juga

Maling Bobol 2 Sekolah di KBB , Gasak Komputer dan Proyektor di Ruang Guru

"Misalnya ada negative campaign soal perbaikan infrastruktur yang belum tuntas, belum bisa menyelesaikan kemiskinan ekstrem, silakan saja, karena nanti ada ruang klarifikasi di sana. Pemerintah juga ada keterbatasan," tutur Bupati Bandung Barat.

Diketahui aksi pelaporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kebijakan Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan muncul dari berbagai elemen masyarakat.