Dishub Jabar Percepat Kajian LRT Bandung Raya, Membentang dari KBB hingga Sumedang
BANDUNG, iNews.id - Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Barat menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait Light Rail Transit (LRT) di kawasan Bandung Raya. Dishub mempercepat angkutan massal berbasis kereta itu.
Kepala Dishub Jabar A Koswara mengatakan, studi awal LRT sudah dilakukan Bank Dunia atau World Bank. LRT Bandung Raya akan dibuatkan jalur baru.
"(Kajian) LRT ini dipercepat. Studi awal sudah dilakukan oleh World Bank. Itu ada enam koridor. Dua koridor prioritas itu mau dibantu oleh Kementerian Keuangan untuk pembiayaan sampai Detail Engineering Design (DED)," kata Kadishub Jabar, Senin (2/10/2023).
A Koswara menilai, proses pembangunan LRT akan memakan waktu lama dengan biaya besar. Sebab, transportasi publik ini akan menghubungkan dari ujung Bandung Raya hingga Sumedang.
"Nah yang harus dicari solusinya itu nanti untuk pembangunan, pembiayaan, dan konstruksinya. Ini masih kami bahas. Mudah-mudahan dengan arahan Presiden seperti kemarin, ini mau dibantu APBN untuk (pembiayaan) konstruksinya," ujar A Koswara.
Kadishub Jabar menuturkan, berdasarkan rencananya LRT ini akan menghubungkan Kabupaten Bandung Barat (KBB) hingga Kabupaten Sumedang. Namun untuk segi teknologi masih dalam tahap pembahasan.
"Teknologi LRT bisa pakai monorail, teknologinya bisa macam-macam. Teknologinya belum dipilih. Yang pasti, LRT konek ke Bandung Raya, dari ujung Bandung Barat sampai Semedang," tutur Kadishub Jabar.
Disinggung soal rencana target LRT kapan selesai, Koswara mengatakan, Pemprov Jabar semula merencanakan proyek untuk jangka panjang. Namun, karena instruksi Presiden, kemungkinan dipercepat.
"Kalau dari perencanaan itu 2027 atau 2028 gitu lupa lagi ya. Itu (pembangunan LRT) baru mulai gitu. Baru mulai kontrak lah. Kontrak pembangunan dan sebagainya itu. Namun ada instruksi kemarin kemungkinan dipercepat," ucap A Koswara.
Diberitakan sebelumnya, Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin diminta segera mengkaji LRT Bandung Raya oleh Presiden Jokowi. Hal ini disampaikan seusai rapat terbatas (ratas) Integrasi Moda Transportasi Publik bersama Kabinet Jokowi, Rabu (27/9/2023).
"Pak Presiden memberikan arahan bahwa sebaiknya transportasi terintegrasi untuk memudahkan masyarakat dan memindahkan masyarakat dari kendaraan pribadi menggunakan transportasi publik," kata Pj Gubernur Jabar.
Menurut Bey, dorongan itu juga berkaitan dengan upaya membenahi kemacetan di sejumlah wilayah di Indonesia, terutama kota besar. Kemacetan tersebut berdampak buruk terhadap perekonomian.
Dia mengatakan, Presiden Joko Widodo menyebut kerugian negara akibat macet bisa mencapai triliunan rupiah setiap tahun. Contohnya di Jakarta kerugian yang dihasilkan mencapai Rp65 triliun, Jabodetabek Rp100 triliun dan daerah lain di kisaran Rp12 triliun. "Jadi memang sebaiknya harus ada inovasi khusus dalam integrasi transportasi publik,” ujar Bey.
Editor: Agus Warsudi