Disalahkan Soal Kerumunan Massa Habib Rizieq, Ridwan Kamil: Jabar Beda dengan Jakarta

BANDUNG, iNews.id - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil kini menjadi sorotan dan dianggap berperan terkait kerumunan massa pendukung Habib Rizieq Shihab di Gadok, Megamendung, Kabupaten Bogor. Namun, Ridwan menegaskan Pemprov Jabar berbeda dengan Pemprov DKI Jakarta dalam penanganan hal ini.

Menurut Ridwan Kamil, Pemprov Jabar tidak memiliki wewenang penuh dalam menindak kerumunan massa tersebut. Pasalnya, pihaknya tidak memiliki kewenangan yang bersifat teknis.

Soal Kerumunan Massa Habib Rizieq, Ridwan Kamil: Pemprov Jabar Tak Berwenang Membubarkan

"Tolong bedakan hierarki diskresi izin keramaian. Kalau Jakarta itu kan langsung gubernurnya secara teknis, tapi kalau provinsi-provinsi di luar Jakarta, itu kewenangannya ada di bupati wali kota sebagai instrumen pemerintahan pertama dalam mengurusi izin-izin lokal kira-kira begitu," kata Ridwan Kamil di Kota Bandung, Selasa (17/11/2020).

"Makanya, sifat Gubernur di luar Jakarta itu lebih baik koordinatif, bukan teknis karena teknis itu adanya di wali kota bupati," katanya.

Ridwan Kamil Kirim Pesan ke Habib Rizieq, Minta Pahami Situasi Pandemi

Diketahui, kegiatan Habib Rizieq Shihab yang menimbulkan kerumunan sejak tiba di Tanah Air menjadi sorotan publik. Bahkan, kegiatan imam besar FPI itu diduga menjadi pemicu pencopotan Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana dan Kapolda Jabar Irjen Rudy Sufahriadi.

Tidak hanya itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pun harus berhadapan dengan institusi kepolisian. Anies diminta klarifikasinya terkait kerumunan massa pendukung Habib Rizieq oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

Kapolda Jabar Dicopot, Ridwan Kamil: Kinerja Pak Irjen Pol Rudy Luar Biasa

Ridwan Kamil yang akrab disapa Kang Emil mengakui, pihaknya memang sudah menerbitkan peraturan gubernur (pergub) tentang protokol kesehatan yang di dalamnya memuat jenis-jenis pelanggaran, termasuk sanksinya. Namun, dia kembali menegaskan bahwa pelaksanaan pergub tersebut diserahkan kepada bupati dan wali kota.

"Contoh, dulu saya imbau jangan buka dulu hiburan malam kan, tapi wali kota di Bekasi kan punya pandangan lain, ya itu diskresi namanya. Jadi, agak beda membandingkan hierarki yang ada di Jakarta dengan di Jawa Barat," katanya.

Editor: Maria Christina