Awas Oknum Ngaku Pengawas Pemilu Meminta Uang ke Parpol dan Caleg di Cimahi

CIMAHI, iNews.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cimahi mewaspadai oknum mengaku anggota pengawas Pemilu 2024. Kewaspadaan ini dilakukan berkaca dari kejadian pada Pemilu 2019.

Saat itu, partai politik (parpol) dan sejumlah calon legislatif (caleg), melapor ke Bawaslu Cimahi ada orang yang mengaku anggota bawaslu datang dan meminta uang.

Baca Juga

Eksploitasi Berlebihan, Air Bawah Tanah di Kota Cimahi Kategori Zona Merah

"Ada beberapa pihak yang mengaku pengawas dari bawaslu di Pemilu 2019 lalu. Itu kami antisipasi karena khawatir muncul lagi yang bisa merusak nama baik bawaslu dan merugikan parpol atau caleg," kata Koordinator Divisi SDM Organisasi Diklat Bawaslu Kota Cimahi Ahmad Hidayat, Selasa (21/2/2023).

Ahmad HIdayat menyatakan, oknum tersebut datang ke caleg dan parpol dengan meminta sejumlah uang dengan alasan tertentu. Parpol dan caleg percaya karena oknum tersebut membawa surat bawaslu. Padahal surat itu dipastikan palsu.

Baca Juga

Hipmi Kota Cimahi Siapkan Inovasi Dukung Pemulihan Ekonomi Pascapandemi

Bawaslu Cimahi, ujar Ahmad Hidayat, tidak mengetahui siapa pelaku yang mengatasnamakan bawaslu tersebut. Namun kasus pada Pemilu 2019 lalu menjadi pelajaran untuk menutup ruang gerak para pelaku.

Baca Juga

Cimahi Waspada Difteri Imbas Mobilitas Warga Luar Daerah Terutama dari Garut

"Kami ini semangatnya adalah pencegahan agar tidak muncul berbagai pelanggaran pemilu dalam tahapan, baik pra maupun pasca. Caranya dengan melakukan sosialisasi agar tunduk dan patuh kepada aturan," ujar Ahmad Hidayat.

Disinggung soal pengawasan di lapangan, Koordinator Divisi SDM Organisasi Diklat Bawaslu Kota Cimahi menuturkan, personel yang dimiliki Bawaslu Cimahi belum ideal. Sebab di Cimahi ada 600.000 jiwa lebih yang terbagi di tiga kecamatan dan 15 kelurahan.

Baca Juga

Kenapa Cimahi Dijuluki Kota Militer? Ternyata Begini Sejarahnya

Tapi dengan sudah terbentuknya pengawas satu kelurahan satu orang, mereka bisa dioptimalkan untuk pengawasan.

"Meski personel yang ada tidak ideal tapi kami akan maksimalkan pengawasan. Termasuk memberdayakan personel dari sekolah pengawasan partisipatif yang sudah dilatih," tutur dia.