4.070 Nakes dan 69 Tokoh Masyarakat di Jawa Barat Sudah Disuntik Vaksin Covid-19

BANDUNG, iNews.id - Sebanyak 4.070 tenaga kesehatan (nakes) dan 69 tokoh masyarakat di Jawa Barat telah disuntik vaksin Covid-19. Mereka disuntik vaksin dalam tiga hari pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di tujuh kabupaten dan kota mulai Kamis 14 Januari hingga Sabtu 16 Januari 2021.

Perincian tujuh daerah dan jumlah nakes yang sudah divaksin Covid-19, yaitu Kota Bandung sebanyak 1.783 nakes, Kabupaten Bandung 42 nakes, Kota Bekasi 694 nakes, Kota Bogor 568 nakes, Kabupaten Bandung Barat 442 nakes, Kota Cimahi 420 nakes, dan Kota Depok 121 nakes.

Baca Juga

Ini Pembelaan Ridwan Kamil soal 25 Relawan Uji Klinis Vaksin Positif Covid-19

Selain itu, terdapat 69 pejabat publik, tokoh agama, hingga tokoh masyarakat di tujuh daerah itu yang sudah divaksin pada pencanangan vaksinasi Covid-19 perdana pada Kamis 14 Januari 2021 lalu.

Di antaranya Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum, Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Dofiri, dan musisi asal Kota Bandung Nazril Irham atau Ariel Noah.

Baca Juga

40 Orang Meninggal Akibat Longsor Cimanggung Telah Dievakuasi, Operasi SAR Ditutup

"Vaksinasi berlangsung lancar di tujuh wilayah Jabar. Ada 4.070 (nakes) dan 69 tokoh masyarakat yang sudah divaksin dalam tiga hari," kata Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

Selain itu, ujar pria yang akrab disapa Kang Emil ini, pada agenda pencanangan vaksinasi, terdapat sejumlah tokoh yang terpaksa menunda divaksin karena tensi darah dinilai terlalu tinggi, sehingga tidak lolos skrining awal.

Baca Juga

Tiga Desa di Cianjur Selatan Diterjang Hujan Aneh

"Dari 90 (tokoh) yang ditargetkan untuk divaksin, pada hari-H tidak semua bisa disuntik karena tekanan darahnya tinggi. Ada 21 orang yang ditunda, menunggu tensi turun minimal di 140," ujarnya.

Baca Juga

Beraksi di Tamansari dan Lukai 2 Mahasiswa Unisba, Dua Begal Ditangkap Polisi

Kang Emil juga meyakinkan bahwa tidak ada penolakan vaksinasi Covid-19 di Jabar karena edukasi relatif baik. Meski begitu, dia berharap, manajemen data penerima atau sasaran bisa disesuaikan kepada kesiapan masing-masing daerah.

"Yang datang untuk divaksin tidak 100 persen seperti yang ditargetkan (pemerintah pusat) via SMS. Ini yang akan kami sinkronisasi dengan pemerintah pusat agar Pemerintah Daerah Provinsi Jabar diberi kewenangan lebih besar untuk mengelola siapa-siapa yang divaksin atau tidak, supaya kami mudah melacak," tutur Kang Emil.