Menurut dia, dengan adanya keputusan pemerintah pusat tersebut, maka aksi ini sudah sesuai dengan rencana Gubernur Jabar, Ridwan Kamil terkait rencana pengembangan bisnis untuk membuat layanan MRO di bandara yang terletak di Kertajati, Majalengka itu.
Rafi memastikan, keputusan Presiden tersebut bukan mengambil alih kewenangan BIJB, namun mengakselerasi pembangunan fasilitas MRO lewat kerja sama BIJB dan GMF sebagai bagian dari kerja sama yang sudah diteken Pemprov Jabar dan Garuda Indonesia, 23 Februari silam.
"MRO ini nanti demand-nya berasal dari TNI/Polri dan BNPB. Kami tinggal merumuskan pendanaan dan pembangunan apakah dari investor atau pihak perbankan," ujarnya.
BIJB sendiri sudah memiliki lahan seluas 67 hektare. Pembangunan fasilitas MRO tahap I ditargetkan berdiri di atas lahan 30 hektare. Pembangunan fasilitas MRO menurutnya bisa dikebut dalam waktu satu tahun seiring dengan pengoperasian Tol Cisumdawu.
Editor : Agus Warsudi
Artikel Terkait